Profil Halim Kalla, Adik JK yang Jadi Tersangka Korupsi Proyek PLTU Kalbar Rp1,3 Triliun

AKURAT.CO Nama Halim Kalla, adik kandung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla, tengah menjadi sorotan publik. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian atau Kortas Tipikor Polri.

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan adanya indikasi pemufakatan jahat dalam proses tender proyek strategis yang dimulai sejak 2008 tersebut. Proyek yang seharusnya menghasilkan listrik berkapasitas 2x50 Megawatt di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, justru mangkrak selama satu dekade.

Selain Halim Kalla, polisi juga menetapkan mantan Direktur Utama PLN 2008–2009 Fahmi Mochtar, Dirut PT Bumi Rama Nusantara (BRN) berinisial RR, dan Dirut PT Praba Indo Persada berinisial HYL sebagai tersangka.

Skandal Proyek PLTU Kalbar yang Rugikan Negara Rp1,3 Triliun

Proyek pembangunan PLTU 1 Mempawah awalnya diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pasokan listrik di Kalimantan Barat. Namun kenyataannya, proyek ini justru berhenti total alias total lost sejak 2016.

Kortas Tipikor menemukan bahwa PT Bumi Rama Nusantara (BRN) — perusahaan milik Halim Kalla — menyerahkan seluruh pekerjaan kepada PT Praba Indo Persada. Sayangnya, PT Praba justru mengirim peralatan yang tidak sesuai spesifikasi alias underspec, yang memperparah kondisi proyek hingga akhirnya tidak bisa diselesaikan.

Selain dugaan korupsi, penyidik juga menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dana dari proyek tersebut diduga dialirkan ke sejumlah pihak dengan nilai yang sangat besar. Bahkan ditemukan adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja tanpa izin resmi. Keberadaan mereka sempat memicu protes dari pekerja lokal hingga akhirnya dideportasi.

Dari hasil penghitungan penyidik dan audit BPK, kerugian negara akibat proyek mangkrak ini mencapai Rp1,3 triliun, terdiri dari US$62,4 juta dan Rp323 miliar.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Rekam Jejak dan Profil Lengkap Halim Kalla

Halim Kalla lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar), Sulawesi Selatan, pada 1 Oktober 1957. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusaha dan politikus dari keluarga besar Kalla Group, konglomerasi yang berpengaruh di sektor konstruksi, energi, otomotif, dan properti di Indonesia Timur.

Ia menyelesaikan pendidikan di State University of New York, Buffalo, Amerika Serikat, dengan jurusan ekonomi dan bisnis. Dalam dunia bisnis, Halim mendirikan PT Bumi Rama Nusantara (BRN) pada 1983, yang kini berganti nama menjadi PT Bakti Resa Nusa. Perusahaan ini bergerak di bidang mekanik dan listrik serta menjadi bagian dari Haka Group, holding yang dipimpinnya.

Selain itu, Halim juga menjabat di sejumlah posisi strategis di sektor swasta, di antaranya:

Direktur Utama Intim Wira Energi Wisma Nusantara, Jakarta
Ketua PT Macca Sistem Infokom, perusahaan yang fokus pada sistem jaringan dan keamanan siber
Penggagas teknologi Digital Cinema System (DCS) di Indonesia melalui kerja sama dengan UFO Movies India pada 2006

Tak hanya itu, Halim juga dikenal sebagai penggiat teknologi energi hijau. Melalui Haka Motors, ia memperkenalkan tiga prototipe kendaraan listrik buatan lokal — Trolis, Erolis, dan Smuth EV — pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022.

Perjalanan Karier Politik Halim Kalla

Selain di dunia bisnis, Halim juga sempat berkecimpung di politik nasional. Ia menjadi Anggota DPR RI periode 2009–2014 dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Selama menjabat, Halim bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Ia terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II dengan perolehan suara mencapai 34.755 suara.

Perannya di Komisi VII membuatnya dikenal dekat dengan isu-isu terkait energi dan teknologi, yang selaras dengan latar belakang bisnisnya di sektor energi dan kelistrikan.

Kasus Hukum yang Menyeret Nama Halim Kalla

Kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Mempawah menjadi sorotan besar karena melibatkan nama besar keluarga Kalla. Dalam penyelidikan, PLN seharusnya menyelesaikan proyek PLTU berkapasitas 2x50 MW di Desa Jungkat, namun proyek itu tidak pernah rampung.

Dari proses tender hingga pelaksanaan, penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat antara pihak PLN dan perusahaan pelaksana proyek. Halim Kalla, selaku pimpinan PT BRN, disebut ikut terlibat dalam mekanisme tersebut.

Kini, Halim dan tiga tersangka lainnya harus menghadapi proses hukum yang berjalan di bawah koordinasi Kortas Tipikor Polri. Selain korupsi, aparat juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran lain, termasuk pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang.

Penutup

Kasus yang menjerat Halim Kalla dan proyek PLTU Kalbar menjadi peringatan penting soal tata kelola proyek strategis negara. Di tengah upaya pemerintah memperluas infrastruktur energi, praktik kolusi dan tender fiktif bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara — bahkan hingga triliunan rupiah.

Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan terbaru kasus ini dan profil tokoh-tokoh penting di baliknya, pantau terus update-nya di Akurat.co untuk mendapatkan informasi terpercaya dan terverifikasi.

FAQ: Kasus Korupsi PLTU Kalbar dan Profil Halim Kalla

1. Siapa Halim Kalla?

Halim Kalla adalah pengusaha asal Makassar sekaligus adik kandung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. Ia lahir pada 1 Oktober 1957 dan merupakan pendiri sekaligus CEO Haka Group. Selain berbisnis, Halim pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009–2014 dari Partai Golkar.

2. Apa jabatan Halim Kalla di perusahaan yang terlibat dalam kasus PLTU Kalbar?

Halim Kalla merupakan Presiden Direktur PT Bumi Rama Nusantara (BRN), perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat berkapasitas 2x50 MW di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah.

3. Apa penyebab proyek PLTU 1 Kalimantan Barat mangkrak?

Proyek PLTU Kalbar mangkrak karena adanya dugaan pemufakatan jahat sejak proses tender. Perusahaan yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten tetap diloloskan. Selain itu, pekerjaan yang diberikan PT BRN disubkontrakkan sepenuhnya kepada PT Praba Indo Persada yang memasok peralatan tidak sesuai spesifikasi (underspec).

4. Berapa besar kerugian negara akibat kasus PLTU Kalbar?

Menurut hasil penghitungan Kortas Tipikor Polri dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara akibat proyek PLTU Kalbar mencapai sekitar Rp1,3 triliun, terdiri dari US$62,4 juta dan Rp323 miliar.

5. Siapa saja tersangka dalam kasus korupsi PLTU Kalbar?

Polri menetapkan empat tersangka, yaitu:

Fahmi Mochtar, mantan Direktur Utama PLN 2008–2009
Halim Kalla, Presiden Direktur PT Bumi Rama Nusantara
RR, Direktur Utama PT BRN
HYL, Direktur Utama PT Praba Indo Persada

6. Apa pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka?

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

7. Apakah ada temuan lain selain dugaan korupsi dalam proyek PLTU ini?

Ya. Selain korupsi, penyidik juga menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan keterlibatan tenaga kerja asing asal China tanpa izin resmi yang sempat menimbulkan protes dari pekerja lokal.

8. Apa latar belakang pendidikan Halim Kalla?

Halim Kalla menempuh pendidikan di State University of New York, Buffalo, Amerika Serikat, dengan jurusan ekonomi dan bisnis.

9. Di bidang apa saja Halim Kalla aktif sebelum kasus ini mencuat?

Halim Kalla aktif di berbagai bidang, antara lain energi, konstruksi, otomotif, dan teknologi. Ia juga dikenal sebagai penggiat kendaraan listrik melalui Haka Motors, yang memperkenalkan prototipe mobil listrik lokal Trolis, Erolis, dan Smuth EV di ajang PEVS 2022.

10. Bagaimana perkembangan terbaru kasus korupsi PLTU Kalbar?

Hingga saat ini, kasus korupsi proyek PLTU Kalbar masih dalam tahap penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri. Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut.