Di Depan Mentan Amran, Titiek Soeharto Minta Anggaran Pertanian 2026 Lebih Presisi dan Adaptif

AKURAT.CO Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa akurasi dan ketepatan anggaran sektor pertanian menjadi faktor krusial dalam memastikan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud secara berkelanjutan.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurut Titiek, setiap program pertanian pada 2026 harus disusun dengan presisi sesuai prioritas nasional.

Baca Juga: Kebijakan Pangan Harus Terpusat, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo Usulkan Kementerian Baru

Dirinya menilai masih ada tantangan teknis di lapangan yang dapat diatasi bila dukungan fiskal negara berjalan optimal dan tidak terhambat oleh dinamika efisiensi anggaran.

“Kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden mengenai swasembada pangan harus benar-benar tercermin dalam program 2026,” ujarnya.

Dirinya menekankan bahwa program seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, dan modernisasi alsintan membutuhkan kepastian anggaran yang kuat.

Tanpa dukungan yang memadai, kata dia, implementasi di lapangan akan berpotensi terhambat sehingga berdampak pada produktivitas petani dan capaian produksi nasional.

Titiek juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi dan blokir anggaran pada 2025 perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menurutnya, dinamika tersebut secara langsung mempengaruhi output pertanian, sehingga penyusunan anggaran 2026 harus lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan.

Baca Juga: Dinilai Tak Adil, Anggota Komisi IV Minta Penetapan HET Beras Seperti BBM Satu Harga

Dari sisi lain, ia menilai bahwa penguatan sarana prasarana pertanian dan infrastruktur produksi belum dapat ditunda. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga dianggap penting untuk memastikan transformasi pertanian berjalan efektif.

Titiek menyebut pagu anggaran Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp40,145 triliun harus disusun dengan strategi yang matang.

Dirinya menegaskan bahwa perencanaan harus disertai sinkronisasi data, kesiapan teknis, dan mitigasi risiko agar anggaran besar tersebut memberikan hasil nyata.

“Anggaran yang besar harus menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian memberikan penjelasan komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran 2025, termasuk evaluasi program seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, dan penyediaan sarana produksi.

Evaluasi ini dinilai penting agar perbaikan berkelanjutan dapat terwujud pada tahun anggaran berikutnya.

Titiek menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas kontribusi dalam pendampingan petani dan pengamanan distribusi pangan.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga merupakan faktor penentu dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.

Titiek menegaskan bahwa swasembada hanya dapat dicapai melalui kolaborasi menyeluruh, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga riset, dunia usaha, hingga petani. Penguatan koordinasi ini dipandang sebagai kunci untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pagu anggaran 2026 dialokasikan untuk empat program utama.

Di antaranya, program ketersediaan akses konsumsi pangan Rp23,81 triliun dan peningkatan daya saing industri Rp6,62 triliun. Anggaran itu juga mendukung pendidikan dan pelatihan, serta kebutuhan manajemen internal.

Amran menyebutkan target produksi 2026 mencakup sejumlah komoditas strategis, antara lain beras 34,77 juta ton, jagung 18 juta ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, dan tebu 39,5 juta ton.

Selain itu, komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa juga ditargetkan mengalami peningkatan signifikan.

Dengan target besar tersebut, Komisi IV DPR menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan dan pengendalian anggaran.

Bagi DPR, keberhasilan swasembada bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga memastikan seluruh rantai kebijakan berjalan selaras, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan petani.