Mentan Amran: Papua Butuh 100 Ribu Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat upaya mewujudkan swasembada pangan di Papua melalui program pencetakan sawah baru.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan pembukaan lahan sawah seluas 100 ribu hektare guna menutup defisit beras yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Amran mengatakan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun. Namun, produksi beras lokal baru berkisar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 500 ribu ton yang harus dipenuhi dari pasokan luar daerah.

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pelaksanaan program cetak sawah tersebut akan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah, antara lain Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Selain itu, enam provinsi di Tanah Papua juga telah mengajukan permohonan pencetakan sawah sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.

Menurut Amran, pencetakan sawah skala besar ini akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat dengan melibatkan lintas kementerian serta pemerintah daerah.

Dirinya optimistis target tersebut dapat dirampungkan paling lambat dalam tiga tahun, bahkan berpeluang selesai dalam waktu dua tahun.

“Dengan kolaborasi yang kuat, Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. Ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga kemandirian wilayah,” ujarnya.

Amran menegaskan, swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarpulau.

Saat ini, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dinilai telah berada di jalur swasembada, sementara Jawa relatif telah mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini solusi permanen untuk menekan inflasi dan memperkuat ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain pengembangan sawah, Kementerian Pertanian juga menyiapkan penguatan pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu.

Pemerintah berencana menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun, namun belum beroperasi secara optimal.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan sekaligus penguatan ekonomi lokal Papua. Sagu diharapkan dapat menjadi penyangga pangan alternatif selain padi, sekaligus memanfaatkan potensi alam setempat.

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama percepatan pembangunan Papua.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Presiden menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal. Menurutnya, kemampuan daerah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat merupakan dasar peradaban dan prasyarat utama penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Presiden.

Presiden juga menyoroti tantangan geografis dan tingginya biaya logistik di Papua. Oleh karena itu, setiap wilayah didorong mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dengan mengembangkan potensi lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.