Kaleidoskop Pangan 2025: Produksi Naik, Impor Beras Ditekan

AKURAT.CO Tahun 2025 menjadi babak penting dalam perjalanan panjang Indonesia menuju swasembada pangan. Isu ini bukan lagi sekadar janji politik, melainkan berubah menjadi agenda prioritas negara yang menembus lintas sektor dari pertanian, anggaran negara, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Sepanjang tahun, publik disuguhi data produksi yang melonjak, klaim keberhasilan pemerintah, hingga perdebatan soal keberlanjutan dan pemerataan capaian di daerah.

Namun ada satu bagian hal yang paling penting, yakni swasembada pangan tidak lagi diposisikan sebagai target jangka panjang, melainkan sasaran cepat yang dikejar dengan pendekatan darurat, terukur, dan masif.

Pemerintah Pasang Target Tinggi

Memasuki Januari 2025, pemerintah secara terbuka menyatakan ambisi besar di sektor pangan. Presiden Prabowo Subianto, dalam sejumlah forum resmi, menegaskan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan nasional. Pernyataan ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan swasembada beras lebih cepat dari rencana awal. Jika sebelumnya pemerintah menargetkan empat tahun, pada awal 2025 target tersebut dipangkas menjadi satu hingga dua tahun.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah siap mengerahkan seluruh instrumen kebijakan, termasuk anggaran, regulasi, hingga intervensi pasar.

Pada periode yang sama, Badan Pangan Nasional mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) berada pada level tinggi, mendekati 3 juta ton. Stok ini menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kepercayaan diri pemerintah dalam menekan impor.

Produksi Naik, Impor Ditekan

Memasuki kuartal kedua 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menunjukkan tren yang menguat. Proyeksi produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan 2024. Produksi gabah kering giling juga menunjukkan lonjakan, seiring dengan perubahan musim tanam dan peningkatan produktivitas lahan.

Pemerintah menilai kenaikan ini bukan semata faktor cuaca, melainkan hasil dari sejumlah kebijakan struktural, diantaranya:

- percepatan distribusi pupuk bersubsidi,
- perbaikan data petani melalui sistem elektronik,
- perluasan dan optimalisasi lahan pertanian, termasuk di luar Pulau Jawa.

Pada periode ini pula, pemerintah mulai menahan laju impor beras. Kebijakan impor yang sebelumnya menjadi instrumen rutin, kini diposisikan sebagai langkah terakhir. Menteri Pertanian menyebut bahwa produksi dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, sementara Bulog diminta menyerap gabah petani secara maksimal.

Memasuki pertengahan 2025, pemerintah mencatatkan capaian baru. Stok beras nasional dilaporkan menembus lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Secara makro, kondisi ini mencerminkan ketahanan pasokan yang kuat.

Namun, di titik inilah dinamika pasar mulai menjadi sorotan. Di sejumlah daerah, harga beras di tingkat konsumen belum sepenuhnya turun. Fenomena ini spontan memicu pertanyaan publik yakni 'mengapa stok melimpah tidak otomatis menurunkan harga?'

Pemerintah mengakui bahwa persoalan distribusi dan rantai pasok masih menjadi pekerjaan rumah besar. Beberapa pejabat menyebut adanya hambatan logistik, perbedaan harga antarwilayah, hingga dugaan praktik spekulasi di pasar. Kasus di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sempat mencuat dan mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga, inflasi pangan relatif terkendali, dan lonjakan harga ekstrem dapat dihindari.

Namun dibalik optimisme nasional tersebut, tahun 2025 mencatat ketimpangan capaian antarwilayah. Beberapa provinsi di luar Jawa masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Kalimantan Timur, misalnya, masih mengalami defisit beras karena produksi lokal belum mencukupi kebutuhan tahunan.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa swasembada pangan nasional tidak otomatis berarti swasembada di setiap daerah. Pemerintah daerah menghadapi tantangan berbeda, mulai dari keterbatasan lahan, infrastruktur irigasi, hingga biaya produksi yang tinggi.

DPR dalam sejumlah rapat kerja menyoroti aspek ini. Legislator menilai pemerintah pusat perlu memastikan bahwa program swasembada tidak hanya berorientasi pada angka nasional, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi daerah agar ketahanan pangan lebih merata.

Ada Kemajuan Meski Sedikit Dapat PR

Selain beras, produksi jagung juga mencatatkan kenaikan sepanjang 2025. Pemerintah melaporkan produksi jagung mencapai lebih dari 16 juta ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini berdampak positif pada sektor pakan ternak dan membantu menekan biaya produksi peternakan.

Namun tidak semua komoditas berada pada jalur yang sama. Kedelai, gula, dan daging sapi masih menghadapi ketergantungan impor. Pemerintah mengakui bahwa swasembada komoditas tersebut membutuhkan waktu lebih panjang karena tantangan struktural di hulu, termasuk skala usaha petani dan efisiensi produksi.

Oleh karena itu, tahun 2025 mencatat bahwa pemerintah mulai lebih realistis: swasembada diprioritaskan pada komoditas strategis yang paling berdampak pada inflasi dan konsumsi rumah tangga.

Target Empat Tahun Dipangkas

Memasuki kuartal akhir 2025, pernyataan politik terkait swasembada pangan semakin tegas. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas percepatan capaian swasembada beras.

Presiden menyebut bahwa target empat tahun berhasil dipangkas menjadi satu tahun, sebuah klaim yang kemudian banyak dikutip media nasional. Menteri Pertanian pun menyatakan bahwa Indonesia berada di ambang swasembada dan tidak lagi membutuhkan impor beras dalam waktu dekat.

Pernyataan ini memperkuat narasi pemerintah bahwa 2025 adalah tahun balik arah kebijakan pangan Indonesia.

Menariknya, di berbagai forum internasional, termasuk APEC, pemerintah juga menekankan arah kebijakan jangka panjang. Presiden Prabowo menyebut pemanfaatan teknologi, data, dan kecerdasan buatan sebagai kunci menjaga produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim.

Narasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin swasembada 2025 berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi fondasi menuju ketahanan pangan berkelanjutan.

Swasembada pangan sebagai proses yang sedang berjalan, bukan titik akhir. Data produksi yang meningkat, stok yang kuat, dan berkurangnya impor menunjukkan capaian nyata. Namun tantangan distribusi, pemerataan daerah, dan keberlanjutan kebijakan masih membayangi.

Bagi Indonesia, 2025 adalah tahun pembuktian bahwa swasembada pangan bukan lagi wacana. Pertanyaannya kini bergeser, bagaimana menjaga capaian ini tetap bertahan di tahun-tahun berikutnya?