Akurat

Kemenkeu Maksimalkan Mandat SMV untuk Stabilitas Fiskal Daerah

Andi Syafriadi | 25 November 2025, 17:50 WIB
Kemenkeu Maksimalkan Mandat SMV untuk Stabilitas Fiskal Daerah

AKURAT.CO Kementerian Keuangan memperkuat peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam forum “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” yang digelar bersama PT SMI, PT PII, PT SMF, dan LPEI pada Selasa (25/11).

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, peran SMV kini semakin strategis untuk menjembatani kebutuhan pembangunan di daerah. Dengan mandat berbeda, SMV disebut menjadi katalis efektif mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Sinergi lintas SMV harus menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,” ujar Suahasil melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga: Dividen BUMN Dipindah, Kemenkeu Andalkan Layanan K/L dan BLU Dongkrak PNBP

PT SMI berperan sebagai katalis infrastruktur, PT PII menghadirkan penjaminan untuk memperkuat kemampuan fiskal APBN, PT SMF mendukung ekosistem pembiayaan perumahan, dan LPEI memperluas kapasitas ekspor nasional.

Forum ini juga mempertemukan pemerintah daerah, PTNBH, lembaga pembiayaan, perbankan daerah, serta pelaku industri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satu fokus utama yaitu penyelarasan arah pembangunan daerah agar pipeline proyek yang dihasilkan benar-benar siap ditindaklanjuti.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan APBN dan non-APBN untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Baca Juga: Kejar Rp75 T dalam 2 Bulan, Kemenkeu Genjot Pengawasan hingga Digitalisasi

Kegiatan ditutup dengan Business Opportunity Session dan business matching yang menjadi wadah pembahasan peluang pembiayaan infrastruktur daerah, pengembangan agroindustri, serta penyiapan proyek student housing untuk PTNBH.

Acara dihadiri 28 pemerintah daerah, 22 PTNBH, 29 pelaku usaha, dan 12 bank daerah.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.