Menkeu Tambah DAU, Pemda Wajib Bayar THR Guru ASN

AKURAT.CO Pemerintah memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah pada tahun 2025 tetap terjamin.

Kepastian tersebut menyusul keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025.

Dana ini secara khusus dialokasikan untuk mendukung pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan.

Baca Juga: PPN Berbalik Positif di November, Kemenkeu Optimistis Hingga Akhir Tahun

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi guru ASN daerah untuk memperoleh THR dan gaji ke-13 paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan.

Dalam rincian KMK 372/2025, alokasi tambahan DAU untuk pembayaran THR guru ASN daerah ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun. Adapun alokasi untuk gaji ke-13 mencapai Rp3,86 triliun.

Seluruh dana tersebut ditujukan bagi guru ASN daerah dengan gaji pokok yang bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan.

Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan dan merealisasikan pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut kepada masing-masing guru ASN daerah pada tahun anggaran 2025.

Baca Juga: Kemenkeu Lapor: Cukai Tetap Tumbuh Meski Produksi Rokok Turun

Rincian alokasi dana telah ditetapkan per provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK.

Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa apabila pemerintah daerah belum merealisasikan seluruh pembayaran hingga akhir 2025, maka sisa pembayaran wajib dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tambahan DAU ini akan disalurkan pada Desember 2025. Selanjutnya, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 Juni 2026.