Akurat

Hukum Dipermainkan Kekuasaan Dijalankan Semaunya, Megawati: No, No, and No!

Erwin C. Sihombing | 10 Januari 2024, 16:31 WIB
Hukum Dipermainkan Kekuasaan Dijalankan Semaunya, Megawati: No, No, and No!

AKURAT.CO Pidato politik yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-51 partai banteng moncong putih, turut menyinggung praktik kesewenangan dalam mengelola negara. Mega menyentil adanya permainan hukum dan upaya menjalankan kekuasaan dengan seenaknya.

Mega menolak seluruh praktik yang disampaikannya di hadapan para kader dan tamu undangan, termasuk Wapres RI, Ma'ruf Amin. Sorotan Mega terhadap praktik hukum tak lepas dari rentetan peristiwa yang terjadi sejak akhir 2023.

"Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semaunya saja. No, no, and no," kata Mega, memberi sambutan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga: Megawati: Pemilu Bukan Alat Para Elite untuk Langgengkan Kekuasaan

Presiden ke-5 RI mengingatkan pemilu sebagai simbol demokrasi dan perjuangan parpol harus dilaksanakan secara wajar, bukan menjadi momentum penguasa melanggengkan kekuasannya. Artinya, ada moral dan etika yang perlu diberikan sebagai warisan (legacy) bagi bangsa ini.

Dia menyebutkan pula bahwa kekuasaan memiliki batasan, tidak langgeng. Apapun posisinya, bakal kehilangan jabatan.

"Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," kata Mega.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Minta PDIP Dukung Pemenang Pemilu 2024

Mega juga kembali berpesan kepada para kader untuk terus merawat akar rumput. PDIP yang sudah berdiri lebih dari setengah abad, sudah mengalami ragam dinamika dan pasang-surut menjaga eksistensinya.

Proses tersebut, kata Mega, merupakan gemblengan takdir terhadap ideologi dan militansi partai yang kali ini mengalami tantangan gagal mencetak hattrick. Semangat perlawanan partai terhadap kebatilan, harus dirawat dan dijaga sebagai karakter dan ideologi para kader.

 

"Watak dan karakter inilah yang muncul spontan ketika kita melihat ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi," tuturnya.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.