Warisan Orde Baru pada Sistem Politik Indonesia

AKURAT.CO Masa Orde Baru dimulai saat dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan ketertiban pascaperistiwa G30S.

Itulah yang menjadi tiang utama presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto selama 32 tahun.

Pada masa Orde Baru, kondisi sosial ekonomi berada pada titik keseimbangan dan kerusuhan dapat di tenangkan.

Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dengan memegang ideologi Pancasila yang berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi negara.

Sampai saat ini, warisan Orde Baru masih terasa, hal ini disebabkan karena selama lebih dari 30 tahun menjadi pemimpin Indonesia, nilai-nilai dan struktur politiknya terserap ke dalam sistem politik ekonomi di Indonesia.

Warisan yang masih terasa hingga sekarang adalah peran dan pengaruh militer dalam kekuasaan politik masih terasa dan meraja lela, selain itu KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang saat ini sudah menciptakan dinasti kekuasaan yang antikritik terhadap tuannya yaitu masyarakat Indonesia.

Dampak Orde Baru terhadap Sistem Politik Indonesia

Budaya Politik Patrimonial

Dalam istilah politik, Patrimonial adalah sistem yang mengacu pada ikatan pewaris dengan cara menunjuk langsung penerus kekuasaan yang diberlakukan secara legal.

Patrimonial akan mengutamakan anak, keluarga, serta sanak saudara untuk mengisi bangku kekuasaan dalam institusi partai politik maupun lembaga publik lainnya.

Patrimonial ini akan melahirkan orang-orang yang tidak kompeten untuk menjalankan sistem politik dan kekuasaan, sehingga kebijakan yang lahir sering kali bukan untuk kepentingan rakyat akan tetapi untuk kepentingan golongan tertentu.

Orang-orang yang tidak kompeten ini nantinya akan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi melalui jaringan kekuasaan yang mereka miliki.

Para elite yang mendukung satu golongan ini nantinya akan diberikan "ongkos" dukungan politik agar menciptakan ketergantungan dan rasa loyalitas tinggi.

Rasa loyalitas yang tertanam pada diri mereka bukanlah untuk kepentingan rakyat dan negara akan tetapi kepada satu orang yang di anggap komando untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka.

Akhirnya birokrasi akan menjadi alat politik yang menciptakan ladang KKN yang merugikan masyarakat dan negara.

Birokrasi yang Hierarkis

Sistem birokrasi di Indonesia sekarang ini masih kental dengan warisan orde baru. Walaupun sudah di lakukan reformasi birokrasi, mulai dari aspek struktur dan hirarki masih terbilang kaku.

Prosedurnya terbilang kompleks dan belibet dari bawahan yang selalu menunggu arahan atasan sehingga pengambilan keputusan sangat lambat dan tidak efisien.

Struktur organisasi yang terdiri atas orang-orang yang mendapatkan jabatan melalui kedekatan politik pun masih mirip dengan politik birokrasi pada masa Orde Baru. Sehingga orang yang di berikan kursi akan setia pada "atasan" mereka.

Oleh karena itu lahirlah yang namanya ABS ‘Asal Bapak Senang’ dalam dunia birokrasi.

Budaya inilah yang mewarnai perilaku para birokrat negara. Dampak buruk dari sikap ini adalah cara yang diambil oleh bawahan cenderung negatif.

Mereka bahkan mengabaikan kebenaran dan melanggar aturan tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada masyarakat.

Inilah yang sering mereka bilang sebagai bukti loyalitas bawahan kepada atasan yang di anggap rasional. Akibatnya lahirlah praktik-praktik yang tidak terpuji untuk mendapatkan jabatan dan mempertahankan kekuasaan yang sedang di pegang.

Warisan struktural dan kultural klasik ini merupakan hasil manifestasi dari sistem Orde Baru yang belum sepenuhnya hilang di Indonesia.

Relasi Politik dan Birokrasi

Relasi politik adalah hubungan yang di bangun di atas kekuasaan oleh para elite politik, pemegang ekonomi, militer-birokrasi dan institusi negara.

Pada masa pemerintahan Soeharto kekuasaan terpusat pada presiden. Pers dibungkam sehingga keputusan negara hanya di tentukan oleh lingkaran kecil presiden.

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, sistem demokrasi mulai dilaksanakan dan pers kembali bebas bersuara. Perubahan terjadi pada mekanisme politik dan kebebasan pers.

Sampai saat ini hal yang masih melekat dari sisa Orde Baru adalah para elite ekonomi lama dengan jaringan kekuasaan. Pihak yang memiliki modal besar, akan menentukan alur politik negara, inilah yang disebut dengan oligarki dalam sistem demokrasi.

Untuk maju dalam dunia politik, seseorang harus melakukan kampanya dan menggaung di media. Untuk itu para politikus akan mencari "donatur" kampanye untuk memodal kan mereka untuk duduk di bangku kekuasaan.

Para pemenang yang berhasil kompetisi pemilu akan memberikan proyek, regulasi, serta peluang untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya negara.

Politik orde baru meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap sistem politik di Indonesia.

Walaupun era sudah berganti dan terdapat perubahan struktural yang demokratis, masih banyak pola pikir klasik masih bertahan dan membentuk sistem yang berjalan hingga sekarang.

Memahami masa Orde Baru bukan berarti harus mengulang konflik masa lalu akan tetapi menjadi pelajaran bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan dan disalahgunakan.

Sejarah dipelajari sebagai refleksi bangsa dalam membangun sistem politik agar insitusi negara berjalan lebih sehat.

Laporan: Fikhra Azmi/magang