Indonesia Berpeluang Bayar Iuran Dewan Perdamaian Dunia Rp16,74 Triliun, Dana dari APBN?

Siti Nur Azzura | 26 Januari 2026, 22:42 WIB

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menanggapi soal kemungkinan Indonesia untuk membayar iuran sebesar USD1 miliar atau Rp16,74 triliun usai bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia.

Dia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disahkan sebelum wacana keikutsertaan itu sehingga tidak terdapat pos anggaran khusus untuk iuran tersebut.

"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok 187,1 triliun, tentu tidak ada itu," ujar Utut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, peluang pembiayaan tetap terbuka sepanjang bersumber dari mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia juga menyangkut kepentingan strategis nasional.

"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional," katanya.

Dia menambahkan, keikutsertaan Indonesia juga berpotensi menghadirkan keuntungan jangka panjang, baik dalam bentuk kerja sama maupun dukungan internasional.

"Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan ToT dan yang lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Luar Negeri terkait mekanisme iuran dalam Dewan Perdamaian Dunia.

"Ya, kalau dari Kementerian Pertahanan, kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu," kata dia.

Namun, dia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia pada prinsipnya dilakukan dengan skema pendanaan mandiri, tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

"Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded. Di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita," tegasnya.

Sjafrie juga mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan kekuatan awal untuk mendukung peran Indonesia, termasuk pengiriman pasukan secara bertahap. "Dan saya kira Panglima sudah memperlihatkan satu brigade dan kita akan kirim per batalion dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim advance," ujarnya.

Pemerintah dan DPR menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia tidak serta-merta membebani APBN, serta tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional dan politik luar negeri bebas aktif.