Peluang Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Bisa Perkuat Diplomasi Global

AKURAT.CO Peluang Indonesia untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026, menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi diplomasi global Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, mengatakan kesempatan ini juga sekaligus menjelaskan berbagai isu HAM nasional secara lebih komprehensif di forum internasional. 

"Jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, maka Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif perihal isu-isu HAM yang ada di Tanah Air. Selama ini, beberapa peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir di rapat Dewan PBB," ujar Oleh Soleh, dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Baca Juga: Sejarah Singkat Lahirnya PBB: Latar Belakang, Tujuan, dan Perannya bagi Dunia

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI itu menilai, selama ini isu pelanggaran HAM di Indonesia kerap menjadi sorotan komunitas internasional. Jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, posisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi dan propaganda positif untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia.

"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat," kata mantan anggota DPRD Jawa Barat tersebut.

Dia juga menilai, pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi strategis Indonesia di tingkat global. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Indonesia ke depan dapat masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB.

"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim (salah satu) yang terbesar," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa Indonesia masuk sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi tersebut.

Baca Juga: PBB : Junta Militer Gunakan Kekerasan dan Intimidasi Warga di Pemilu Myanmar

Penetapan negara yang terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan akan diputuskan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika mandat itu jatuh ke Indonesia, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Saat ini, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Indonesia terpilih sebagai anggota setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara yang hadir dalam pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 10 Oktober 2025.

Indonesia tercatat telah beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, yakni pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.