Wakil Ketua Komisi X DPR Ajak Masyarakat Baca dan Kritisi Buku Sejarah Indonesia Terbaru

AKURAT.CO Masyarakat diajak untuk mencermati dan memberikan kritik terhadap Buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan Kementerian Kebudayaan.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan, kehadiran buku sejarah versi terbaru merupakan bagian penting dari upaya memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, ia mempersilakan publik, akademisi, sejarawan maupun pemerhati pendidikan untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka.

"Silakan masyarakat membaca dan menelaah Buku Sejarah Indonesia yang baru. Jika ada kritik, masukan atau catatan, itu justru penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan," ujar Lalu Hadrian, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga: Penulisan Ulang Sejarah Tuai Penolakan, Fadli Zon: Perbedaan Pendapat Hal Biasa dalam Demokrasi

Menurutnya, apabila dalam buku tersebut ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan atau penafsiran sejarah yang kurang tepat, maka pemerintah wajib melakukan revisi.

"Kesalahan dalam penulisan buku adalah hal yang wajar. Tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan revisi jika memang ditemukan kekeliruan," kata Lalu Hadrian.

Dia menilai sikap terbuka terhadap kritik merupakan cerminan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat. Revisi buku sejarah justru menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan," pungkas Lalu Hadrian.

Baca Juga: Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Diluncurkan dalam 10 Jilid

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) meluncurkan buku penulisan ulang sejarah berjudul "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" pada Minggu (14/12/2025).

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyebut penulisan buku sejarah terbaru sepenuhnya dilakukan para sejarawan tanpa adanya intervensi pemerintah. Menurutnya, proses penyusunan melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan. (Ada) 123 penulis dari 34 perguruan tinggi Se-Indonesia," katanya.

Fadli menjelaskan, karya penulisan ulang sejarah terdiri atas 10 jilid dengan total 7.958 halaman. Isi buku mencakup perjalanan sejarah Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era demokrasi saat ini.

Baca Juga: Kritik Gus Yahya, Wasekjen PBNU: Tidak Ada dalam Sejarah Tanfidziyah Mengatur Rais Aam