AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar benar-benar memberi dampak bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, dalam catatan akhir tahun 2025 sebagai rekomendasi kepada pemerintah.
Hetifah menyatakan, kedua program tersebut memiliki implikasi sosial yang besar meski tidak berada langsung di bawah mitra kerja Komisi X DPR RI. Karena itu, pengawasannya tetap menjadi perhatian serius parlemen.
"Program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok masyarakat paling rentan dan memiliki dampak sosial yang besar. Karena itu, pelaksanaannya harus dibangun di atas sistem yang adil, transparan, dan akuntabel," jelasnya, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat membutuhkan kejelasan yang tegas sejak awal, terutama terkait kriteria penerima manfaat, penentuan lokasi berbasis data, serta pembagian kewenangan antarlembaga agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan.
"Sekolah Rakyat harus memiliki kriteria penerima manfaat yang jelas dan penentuan lokasi berbasis data, supaya tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan sosial," ujarnya.
Baca Juga: 323 Dapur MBG Dialihfungsikan Jadi Dapur Umum, Layani Korban Banjir Sumatera
Hetifah menilai Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat perlu memasuki fase konsolidasi kualitas pada 2026.
Ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada kuantitas penerima, tetapi juga mutu pelaksanaan dan dampaknya terhadap kesiapan belajar peserta didik.
"MBG yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat harus memastikan bahwa anggaran besar yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan mendukung kesiapan belajar anak-anak kita," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia menilai, keberlanjutan kedua program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang kuat, termasuk pengawasan penggunaan anggaran, kualitas layanan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Hetifah juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang menyasar kelompok rentan harus dijalankan dengan sensitivitas sosial yang tinggi agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.
"Keberpihakan negara kepada kelompok rentan harus diwujudkan melalui kebijakan yang tertib, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Menatap 2026, Hetifah menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi MBG dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia.
"Pendidikan yang adil dan berkualitas hanya bisa terwujud jika program-program strategis dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang konsisten," ujarnya.
Baca Juga: Libur Sekolah Jangan Sampai Hentikan MBG, Gizi Anak Kebutuhan Dasar Negara
