Tak Sekadar Dapur, Perempuan Jadi Penentu Sukses Program Makan Bergizi Gratis

AKURAT.CO Setahun setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah terus membuka ruang bagi masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas program lintas sektor.

Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong pelibatan perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan MBG.

“Kami mendorong keterlibatan perempuan sebagai garda terdepan pengelolaan pangan, mulai dari penyajian menu, pengelolaan agrikultur berbasis komunitas, hingga menghasilkan manfaat ekonomi restoratif yang memberikan dampak finansial bagi perempuan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Wamen PPPA Veronica Tan, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat agar anak-anak tumbuh sehat dan tercukupi gizinya.

Program ini diharapkan melahirkan Generasi Emas dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, MBG yang awalnya ditujukan bagi anak sekolah kini diperluas kepada ibu hamil dan ibu menyusui sebagai upaya menurunkan angka stunting.

“Di sinilah pentingnya melibatkan perempuan. Perempuan di tingkat akar rumput identik dengan peran pengelola pangan keluarga dan pemenuhan gizi. Peran perempuan harus didorong agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan keberlanjutan Program MBG,” katanya.

Wamen PPPA meyakini keterlibatan aktif perempuan akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dan keberlanjutan program.

Partisipasi perempuan dinilai mampu meningkatkan mutu pelaksanaan MBG sekaligus memberdayakan perempuan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Program MBG sejatinya sudah banyak dikelola oleh perempuan. Namun, kualitasnya perlu terus ditingkatkan. Kami ingin dapur tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan, tetapi juga berkembang sebagai komunitas pembelajaran yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemberdayaan perempuan dalam MBG juga mencakup pengelolaan agrikultur berbasis komunitas hingga penciptaan manfaat ekonomi restoratif yang berdampak ganda, baik secara ekonomi maupun terhadap kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanzia menjelaskan bahwa Program MBG berlandaskan Konvensi Hak Anak untuk menjamin pemenuhan hak gizi terbaik serta mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

“Penerima manfaat MBG tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melayani kelompok ini karena sangat berpengaruh dalam penurunan angka stunting,” ujar Ikeu.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelaksanaan MBG terus dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Kepala Pelayanan Pembangunan Gizi.

Koordinasi difokuskan pada pembangunan tata kelola dan sistem informasi data yang presisi, meliputi anggaran, capaian program, penerima manfaat, serta titik lokasi SPPG.

Selain itu, untuk menjaga standar kualitas layanan, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat.