Menko Polkam Perkuat Koordinasi dengan TNI-Polri dan BIN untuk Penanganan Bencana Sumatera

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana. Mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, dia menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah, agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan," kata Agus di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Baca Juga: Puan Minta Mitigasi Diperkuat: Bencana Tak Bisa Dihindari, Tapi Dampaknya Bisa Diminimalisir

Dia menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Untuk itu, dia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis," tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dia juga menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif, agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

Baca Juga: Kementerian PPPA Minta SPPG Jadi Dapur Darurat Bencana di Sumatera

Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.