Pemerintah Hentikan Bansos untuk 55 Ribu Penerima Anomali, Sisanya Menyusul

Paskalis Rubedanto | 12 Agustus 2025, 20:21 WIB

AKURAT.CO Kementerian Sosial mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi anomali atau yang bukan seharusnya.

Dari jumlah itu, 55 ribu penerima bansos sudah dihentikan bantuannya, sementara 44 ribu lainnya masih dalam proses penonaktifan.

"Sebanyak 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi. Tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga: Anomali Penerima Bansos

Penerima anomali tersebut mencakup ASN, anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif serta pegawai BUMN dan BUMD.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Kemensos, kata Saifullah, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bansos tepat sasaran. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data penerima diperbarui setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian atau perpindahan penduduk.

"Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil satu hingga desil empat," ujar Saifullah.

Sebelumnya, PPATK menemukan adanya kejanggalan dalam data penerima bansos.

Temuan itu mengungkap ribuan nama dari profesi dengan penghasilan tinggi justru tercatat sebagai penerima bantuan.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi.

Ribuan pegawai BUMN tercatat menjadi penerima bansos dari pemerintah yang diajukan Kementerian Sosial, bahkan ribuan dokter dan pekerja di level eksekutif juga menjadi penerima bansos.

Di salah satu bank saja terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berprofesi dokter dan lebih dari 6.000 orang bekerja di level eksekutif atau manajerial.