Akurat

BNPT dan Komisi XIII Kolaborasi Bangun Kerangka Persatuan Melalui Dialog Kebangsaan

Wahyu SK | 25 Maret 2025, 06:15 WIB
BNPT dan Komisi XIII Kolaborasi Bangun Kerangka Persatuan Melalui Dialog Kebangsaan

AKURAT.CO Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII DPR membangun kerangka persatuan melalui dialog kebangsaan di Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Senin (24/3/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa itu menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, dan dihadiri Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, serta Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin,.

"Insya Allah kegiatan ini hasil kolaborasi kami, BNPT dan USU, sebagai bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut," ujar Sugiat.

Dialog kebangsaan ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyrakat, ormas, partai politik dan mahasiswa.

Hadir juga pemuka agama, Tuan Guru Batak, Dr. Ahmad Sabban Rajagukguk; Direktur Pencegahan BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris; dan Ketua Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara.

Lebih lanjut, Sugiat menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan ini, pertama untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono.

Selama kepimpinan Eddy Hartono, BNPT mampu menciptakan zero terrorist attack.

Baca Juga: Perbanyak Ruang Lintas Agama, Komisi XIII Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah, kita Komisi XIII akan selalu support seluruh program BNPT, baik anggaran dan regulasi," katanya.

Komisi XIII DPR juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke NKRI.

Seperti diketahui, JI adalah kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila, demokrasi dinilai thogut.

"Alhamdulillah, melalui pendekatan terus menerus, ribuan anggota JI menyatakan kembali ke NKRI, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sugiat menilai, capaian tersebut sangat baik. Apalagi, dalam beberapa periode terakhir, di setiap momentum politik selalu dimanfaatkan kelompok-kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Seperti saat Pilkada Jakarta, di mana sentimen politik identitas bagitu kuat dan sangat mengganggu ketentraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan dan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pilpres 2019 lalu.

Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," ujarnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elite sudah selesai, semua pihak tidak boleh berleha-leha.

Tapi kegiatatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus dan tingkat bawah harus terus diperkuat.

Itu penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Baca Juga: BNPT Dorong Peningkatan Ekonomi Mitra Deradikalisasi di Boyolali

Menurut Sugiat, selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR juga getol melakukan program sosialisasi empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Ia menilai kalau empat pilar tidak ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia tidak akan kuat.

Jangan dikira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada, kalau tidak dijaga.

Lihat saja Rusia, Yugoslavia dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut.

"Jangan dipikir Indonesia akan eksis sampai kiamat kalau kita tidak jaga. Tugas kita di republik ini sangat berat, baik elite politik, mahasiswa, masyarakat untuk terus membangun dan menjaga NKRI. Ini poin penting, meski ada efisiensi, program penguatan wawasan kebangsaan harus terus digelar. Insya Allah, Sumut akan selalu menjadi benteng NKRI," paparnya.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, mengatakan, kegiatan ini sangat penting menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, ke depan, ia berharap Indonesia bisa menjadi bangsa hebat, maju dan diseganai bangsa-bangsa lain di dunia.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto.

Mantan Danrem 084/Bhaskara Jaya, Surabaya, itu menegaskan bahwa kegiatan dialog kebangsaan akan terus berlanjut.

Sudaryanto berharap hasil kegiatan dialog kebangsaan akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Sehingga ini menjadi hal baik serta memberikan resilience kepada masyakat dari paham radikal terorisme.

Baca Juga: BNPT Perkuat Peran Guru di NTB dalam Menangkal Radikalisme, Kekerasan dan Bullying

Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR menjadikan kampusnya sebagai tempat kegiatan.

Hal ini membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka, dialog kebangsaan perlu dilakukan terus menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujarnya

Muryanto mencontohkan bagaimana perjuangan para pendahulu bangsa di PPKI dan BPUPKI saat harus berdebat dan berdialog keras untuk menetapkan konstitusi Indonesia.

Namun, berbagai perbedaan akhirnya berhasil membuahkan hasil berupa dasar negara Pancasila yang terbukti mampu menjadikan berbagai perbedaan di Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

M
Reporter
Mukodah
W
Editor
Wahyu SK