BKSAP DPR RI Dorong Kesetaraan Gender di Sidang CSW ke-69 di Markas Besar PBB

AKURAT.CO Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, bersama sejumlah anggota BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Rabu (12/3/2025).

Sesi sidang ini diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN-Women untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini bersama Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini sangat tepat,” ujar Pinka Haprani dalam salah satu sesi sidang CSW ke-69 bagi anggota parlemen seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).

Menurut Pinka, anggota parlemen perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan legislasi dan anggaran untuk mendukung agenda SDGs ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Dalam menghadapi kemunduran dan tantangan terhadap kesetaraan gender, DPR RI menyoroti tiga tindakan transformatif yang telah diambil Parlemen Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Tinjau Jalur Alternatif Tol Palembang-Betung Jelang Lebaran

Ia memaparkan tiga isu penting yang dibahas delegasi BKSAP DPR RI di Sidang CSW ke-69, yaitu:

1. Memeriksa Peran Parlemen dalam Memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi.

2. Memobilisasi Melawan Reaksi Balik serta Berkomitmen pada Kebijakan dan Rencana Aksi untuk Kesetaraan Gender.

3. Fokus pada Pencapaian Kesetaraan dalam Pengambilan Keputusan.

Sidang CSW ke-69 yang berlangsung dari 10-21 Maret 2025 ini dihadiri delegasi dari berbagai negara yang menyoroti perjalanan 30 tahun Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) dan kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema sesi parlemen pada CSW kali ini bertajuk “Parlemen dan Beijing +30: Melawan Kemunduran dan Mengubah Paradigma Menuju Kesetaraan Gender.”

Sidang sesi pertama membahas partisipasi perempuan dalam politik dengan target representasi yang lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara.

Pinka menilai tema tersebut sangat relevan, terutama jika mengingat perjuangan tokoh feminis Indonesia, Raden Ajeng Kartini.

“Tema ini mengingatkan saya pada Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” ungkap cicit Bung Karno tersebut.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Ingatkan Wali Kota Palembang Tingkatkan Pelayanan Publik

Pinka menekankan, meskipun lebih dari satu abad telah berlalu sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, dan tiga dekade sejak Deklarasi Beijing, serta satu dekade setelah Agenda PBB untuk SDGs, kesetaraan gender masih menjadi isu yang belum terselesaikan.

“Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki. Tindakan afirmatif sangat penting untuk mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan perempuan,” tegasnya.

Pinka berharap melalui forum internasional ini, Indonesia dapat berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai bidang.