Buruh Ancam Mogok Nasional Jika MK Tidak Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja

AKURAT.CO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, para buruh mengancam akan melakukan mogok nasional, jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan uji materiil UU Cipta Kerja.
"Bilamana MK tidak mengabulkan gugatan daripada Partai Buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita bisa pastikan mempersiapkan mogok nasional," kata Said dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024).
Selain itu, Said menegaskan para buruh juga akan menyetop setiap produksi, apabila gugatan terkait klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja tidak dicabut.
Baca Juga: Kapolri: Buruh Adalah Motor Penggerak Pembangunan
Meskipun begitu, dia masih berkeyakinan bahwa Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait hal ini.
"Berkeyakinan presiden terpilih yang baru, feeling kami, akan mengeluarkan Perpu untuk mencabut khusus klaster ketenagakerjaan. Klaster yang lain tidak, investasi, klaster UMKM, klaster tentang keramahan investasi, itu silahkan saja, kan ada 11 klaster," tutupnya.
Sebelumnya, Said Iqbal telah mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga: Partai Buruh Minta Upah Rp7 Juta
"Yang pertama kita mengajukan uji materiil omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023," kata Said Iqbal di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Adapun terdapat sembilan poin yang dianggapnya telah menjadi persoalan, sehingga pihaknya memutuskan mengajukan gugatan ke MK. Sembilan poin tersebut antara lain:
1. Upah murah
2. Outsourcing seumur hidup
3. Karyawan kontrak tanpa periode
4. PHK yang dipermudah
5. Pesangon yang kecil
6. Pengaturan jam kerja
7. Hilangnya hak istirahat cuti panjang
8. Tidak adanya kepastian upah bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan
9. Tenaga kerja asing termasuk di dalamnya sanksi pidana yang dihilangkan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







