DPR dan DPD RI Usul Masyarakat Betawi Dilibatkan di Pemerintahan DKJ

AKURAT.CO Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Demokrat, Santoso, meminta agar pemerintah dan pimpinan Baleg untuk lebih memperhatikan masyarakat Betawi di Jakarta.

"Dari semua pembahasan yang sudah hiruk pikuk sehubungan dengan bagaimana pasca Jakarta tidak jadi Ibu Kota lagi, saya menilai substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak terakomodir dalam RUU ini maupun dalam pembahasan," kata Santoso, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Baca Juga: Jangan Sampai Kesejahteraan Jakarta Dilupakan Saat Menyusun RUU DKJ

Dia menjelaskan, masyarakat Betawi di Jakarta ingin diperlakukan khusus, ketika Jakarta sudah tak lagi jadi ibu kota. Permintaan tersebut bisa diaplikasikan melalui peran di Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta, seperti Gubernur dan Wali Kota.

"Artinya apa, bahwa Gubernur, Wagub, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota, harus ada unsur dari masyarakat Betawi yang telah termarjinalkan dengan menjadi Ibu Kota, tapi mereka justru jadi tamu di wilayahnya sendiri, ini juga harus kita pikirkan," tuturnya.

Dia pun kemudian menyarankan salah satu solusi, yakni membentuk sebuah majelis yang berisi tokoh-tokoh orang Betawi, dan dipilih oleh DPR atau DPRD.

"Saya mengharapkan ada solusi pimpinan dan pemerintah. Apa solusinya? Dibentuk misalnya Majelis Masyarakat Jakarta, dimana keanggotaannya tokoh-tokoh orang Jakarta yang dipilih oleh DPR, diluar eksekutif dan legislatif yang ada di pemerintahan layaknya pemerintahan daerah," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Dapil Jakarta, Sylviana Murni, membenarkan bahwa masyarakat Betawi menginginkan hal itu sejak lama.

Baca Juga: Heri Gunawan Usul DKJ Tidak Disejajarkan dengan Kabupaten Kota Lainnya

Namun ada kendala di nilai demokrasi, sehingga dia mengusulkan untuk mengelaborasikan usulan tersebut tetap demokratis, namun juga tetap melibatkan masyarakat Betawi dalam Pilkada Jakarta.

"Mungkin ada satu solusi Pak Santoso, dan saya juga ini terpikir secara sepintas saja pemerintah, bagaimana kalau kita mengelaborasikan antara ide tetap demokratis di satu sisi, tetapi kita tetap memperjuangkan keinginan masyarakat Betawi yang punya Jakarta," ucap Sylviana.