Proyek Sekolah Rp208 Miliar Diduga Asal Jadi, DPRD Geram Disdik Jakarta Dituding Kangkangi Hukum

AKURAT.CO Suatu senja yang panas, di ruang-ruang megah namun pengap oleh birokrasi, sebuah pertanyaan menggantung tajam untuk siapa sebenarnya anggaran ratusan miliar digelontorkan?

Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta kini menjadi sorotan terang, bahkan silau. Kritik datang tidak sekadar seperti angin lalu. Ini badai.

Dari pengamat hingga wakil rakyat, semua satu suara. Disdik terlalu lihai menyembunyikan sesuatu yang seharusnya terang benderang.

"Itu sudah bisa dikatakan bentuk mengangkangi jajaran Komisi E itu sendiri," kata Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, dalam sambungan telepon, Minggu (22/6/2025).

Baca Juga: Dinas Pendidikan Jamin Tidak Ada Penyimpangan dalam Proyek Rehabilitasi Sekolah di Jakarta Barat

Dia merujuk pada sikap Disdik Jakarta yang menolak membuka rincian rencana anggaran biaya (RAB) proyek rehabilitasi sekolah, terutama item berkode 1.3 kepada Komisi E DPRD Jakarta.

Tak hanya soal data ditutup rapat-rapat tetapi juga mutu bangunan yang mencurigakan.

Trubus mengungkapkan kejanggalan demi kejanggalan, dari spesifikasi tidak sesuai hingga gedung-gedung baru yang sudah rusak sebelum sempat dipakai sepenuhnya.

"Ini aneh. Harusnya kontraktor masuk daftar hitam," katanya.

Baca Juga: Jadi Beban Orangtua, Dinas Pendidikan Didesak Hapus Wisuda Sekolah

Di gedung paripurna yang lain, suara lantang juga datang dari Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Fraksi Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap proyek rehabilitasi sekolah yang menyedot dana ratusan miliar dari APBD 2023. Namun hasilnya jauh dari pantas.

"Fraksi Gerindra meminta pemprov lebih tegas dan selektif dalam mengawasi kontraktor pelaksana pembangunan sekolah-sekolah bermasalah," ujarnya, dalam rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, pada Senin (16/6/2025) lalu.

Salah satu proyek yang menjadi titik api dalam polemik ini adalah rehabilitasi empat sekolah negeri di Jakarta Barat, bernilai fantastis Rp95 miliar.

Baca Juga: Program Sekolah Swasta Gratis di DKI Jakarta Sedang Dikaji Dinas Pendidikan

Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Yudha Permana, mendesak agar seluruh rincian RAB, terutama bagian misterius berkode 1.3 dibuka dalam rapat resmi yang juga dihadiri oleh kontraktor.

"Kami ingin tahu anggaran itu dibelikan apa saja. Harus transparan," katanya, pada Kamis (12/6/2025).

Namun, transparansi bukan barang murah di lingkungan birokrasi.

Trubus bahkan menantang Komisi E untuk serius menindak.

Baca Juga: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larang Sekolah Adakan Study Tour ke Luar Kota

"Kalau serius, berani enggak mereka gandeng Kejati DKI," tandasnya.

Di tengah hiruk pikuk kritik dan kecurigaan, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, akhirnya buka suara.

Dia berjanji akan mengevaluasi seluruh proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan.

"Kami akan memperkuat pendampingan. Proyek harus tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya," ujarnya singkat namun penuh harap.

Baca Juga: Kepala SDN 02 Cikini Bikin Kontroversial, Dinas Pendidikan Turun Tangan