Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Airlangga: Pemerintah Genjot Reformasi Pasar Modal hingga Ekspor

AKURAT.CO Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan melalui kombinasi reformasi struktural, penguatan pasar keuangan, dan perluasan akses ekspor global. Target ambisius ini menjadi bagian dari strategi besar mendorong investasi, meningkatkan likuiditas pasar modal, serta memperluas perjanjian dagang internasional seperti Indonesia–EU CEPA.

Di tengah perlambatan global dan tantangan domestik, reformasi pasar modal, peningkatan free float saham, hingga ekspansi ekspor sektor tekstil disebut sebagai motor baru akselerasi ekonomi Indonesia. Pemerintah meyakini, harmonisasi antara mesin produksi dan permintaan domestik menjadi kunci agar target pertumbuhan ekonomi 8% tidak sekadar retorika, melainkan terealisasi dalam jangka menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 8% hanya bisa dicapai melalui reformasi struktural berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan seluruh mesin ekonomi bergerak selaras, baik dari sisi belanja negara maupun investasi swasta.

Baca Juga: 3 Strategi Fiskal Kemenkeu Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

“Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, kita perlu melakukan reformasi struktural secara terus-menerus. Mesin produksi baik belanja pemerintah maupun investasi pelaku usaha harus bergerak harmonis,” ujar Airlangga dalam forum Indonesia Ekonomic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, pertumbuhan tinggi tidak bisa bertumpu pada konsumsi semata. Investasi produktif dan daya saing industri menjadi fondasi utama agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih agresif dan berkelanjutan.

Reformasi Pasar Modal: Free Float Naik, Dana Pensiun Didorong Masuk

Salah satu agenda strategis pemerintah adalah reformasi pasar modal untuk meningkatkan likuiditas dan memperdalam struktur pembiayaan domestik. Pemerintah mendorong peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%.

Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi dan meningkatkan daya tarik pasar saham Indonesia bagi investor global. Selain itu, batas investasi dana pensiun dan asuransi di saham akan dinaikkan dari 10% menjadi 20%, khususnya pada saham berkualitas seperti yang tergabung dalam indeks LQ45.

Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat permintaan domestik di pasar saham sekaligus mengurangi volatilitas akibat ketergantungan pada dana asing. “Transparansi pemegang saham terutama yang di bawah 5 persen sangat diperlukan sehingga keterbukaan kepemilikan menjadi jelas,” kata Airlangga.

Ekspansi Perdagangan Global: Tarif 0 Persen ke Eropa pada 2027

Di sisi eksternal, pemerintah memperluas diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian dagang strategis. Salah satunya adalah Indonesia–EU CEPA yang ditargetkan membuat tarif produk Indonesia menjadi 0% pada 2027.

Kesepakatan ini membuka akses ke pasar Uni Eropa yang merepresentasikan sekitar 14,7% PDB global. Selain Uni Eropa, Indonesia juga memperluas kerja sama dengan Kanada, kawasan Eurasia (IAEU), Inggris melalui skema Economic Growth Partnership, serta dalam proses finalisasi kesepakatan dengan Amerika Serikat.

Ekspansi ekspor ini diharapkan menjadi penopang pertumbuhan baru, terutama bagi sektor manufaktur berorientasi ekspor. “Dengan dibukanya ekspor ke banyak negara, sektor tekstil saja dalam 10 tahun ke depan diperkirakan bisa meningkat 10 kali lipat,” ujar Airlangga.

Program Prioritas: Dari Makan Bergizi Gratis hingga 3 Juta Rumah

Pemerintah juga menyiapkan program prioritas sebagai sumber pertumbuhan domestik baru. Program makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga pembangunan 3 juta rumah diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan produktivitas.

Belanja pemerintah dalam program-program tersebut diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect), mulai dari peningkatan konsumsi rumah tangga hingga pertumbuhan sektor konstruksi dan UMKM.

Menurut Airlangga, fondasi pertumbuhan ekonomi 8% mencakup investasi yang kuat, birokrasi yang sederhana, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga kepastian usaha. “Dengan landasan yang kuat, kita optimistis negara ini bisa lepas landas dalam dua tahun ke depan,” tukasnya.