Menko Airlangga Ajak Masyarakat Maksimalkan Diskon Transportasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, stimulus tersebut mencakup diskon transportasi, bantuan sosial, hingga relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak bencana.

 

Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian diskon tiket kereta api hingga 30% pada periode 22 Desember hingga 10 Januari. "Hingga 26 Desember, realisasi penumpang tercatat mencapai 1.093.231 orang dengan penyerapan anggaran sebesar 83,36 persen, melampaui target awal 70 persen,' ujarnya di Pondok Indah Mall Jakarta, Jumat (26/12/2025). 

 

Selain kereta api, pemerintah juga memberikan stimulus pada transportasi laut melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Diskon tiket sebesar 20% diberlakukan pada periode 17 Desember hingga 10 Januari. 

 

 

Dari target 405.881 penumpang, realisasi hingga 26 Desember telah mencapai 67,4% atau 273.674 penumpang, dengan nilai anggaran terserap Rp17,2 miliar.

 

Untuk penyeberangan, ASDP Indonesia Ferry turut memberikan diskon sebesar 19%. Hingga akhir Desember, realisasi program tersebut mencakup sekitar 89.982 unit kendaraan dan 235.556 penumpang, atau setara dengan sekitar 18% dari target yang ditetapkan.

 

Sementara itu, pada sektor transportasi udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13–14% dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 3,59 juta orang. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Di luar sektor transportasi, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesera guna menjaga daya beli masyarakat. 

 

Target awal penerima sebanyak 35,05 juta keluarga disesuaikan menjadi 29.912.362 keluarga berdasarkan pembaruan data sensus ekonomi nasional. Penyaluran BLT ini memiliki batas waktu hingga 29 Desember 2025.

 

Khusus untuk penanganan bencana di Sumatra, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp8 juta per keluarga bagi warga terdampak banjir dan longsor. 

 

Bantuan tersebut terdiri atas Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah juga memberikan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta, sementara korban luka berat menerima Rp5 juta. 

 

Bantuan tambahan berupa logistik juga disalurkan, mulai dari beras 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan, uang tunggu hunian Rp600.000, hingga pembangunan hunian sementara.

 

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menerapkan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pascabencana. 

 

Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat dimoratorium pembayaran bunga dan cicilan, disertai dengan monitoring percepatan pemulihan. Sosialisasi kebijakan ini akan dilakukan langsung oleh Menteri UMKM ke daerah terdampak.

 

Untuk debitur KUR baru pada periode 2026–2027, pemerintah menetapkan suku bunga khusus, yakni 0% pada 2026, 3% pada 2027, dan kembali ke level normal 6% pada 2028. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat kebangkitan usaha mikro dan kecil di wilayah terdampak.

 

Terkait upah minimum provinsi (UMP), Airlangga menyampaikan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan PP Nomor 49 dengan nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9. Formula ini mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai standar minimal pengupahan yang adil bagi pekerja.