Tak Banyak yang Tahu! Begini Dampak Fatal Jika Bank Sentral Tak Lagi Independen

AKURAT.CO Dalam sistem ekonomi modern, bank sentral memainkan peran fundamental dalam menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Salah satu prinsip utama yang menjamin efektivitas bank sentral dalam menjalankan tugasnya adalah independensi dari intervensi politik.
Namun, prinsip ini tengah berada dalam sorotan tajam menyusul munculnya kabar bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tengah mempertimbangkan pemecatan Gubernur Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell sebagai bentuk ketidakpuasan atas arah kebijakan suku bunga yang dianggap terlalu hati-hati.
Tentunya isu tersebut bukan sekadar urusan internal Amerika Serikat saja, melainkan berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian global.
Mengingat peran dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dan posisi The Fed sebagai acuan bagi banyak bank sentral di dunia, gangguan terhadap independensinya dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan internasional.
Independensi Bank Sentral: Pilar Stabilitas Moneter
Mengutip dari laman resmi IMF, bank sentral yang independen memiliki otonomi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan moneternya tanpa tekanan atau intervensi dari otoritas politik.
Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data, analisis, dan tujuan jangka panjang ekonomi, bukan kepentingan elektoral atau politis jangka pendek.
Baca Juga: Trump Ingin Pecat Bos The Fed, Independensi Bank Sentral AS Mulai Terancam?
Beberapa indikator penting dari independensi bank sentral meliputi kebebasan dalam menentukan suku bunga, penetapan target inflasi, serta masa jabatan pimpinan bank sentral yang tidak dapat dicampuri secara sepihak oleh pemerintah.
Sejarah ekonomi telah membuktikan bahwa negara dengan bank sentral yang independen cenderung memiliki inflasi yang lebih rendah dan stabilitas ekonomi yang lebih baik.
Namun, sebaliknya negara yang membiarkan penguasa politik mengendalikan bank sentral sering kali mengalami lonjakan inflasi, gejolak nilai tukar, dan krisis kepercayaan di pasar keuangan.
Dalam konteks Amerika Serikat, Federal Reserve dikenal sebagai institusi yang sangat menjunjung tinggi prinsip independensi.
Kendati dipilih oleh Presiden dan disetujui oleh Senat, Gubernur The Fed memiliki masa jabatan tetap selama 4 tahun (untuk jabatan Ketua) dan 14 tahun untuk posisi anggota Dewan Gubernur, dengan perlindungan hukum yang cukup kuat terhadap pemecatan atas alasan politis.
Jerome Powell dan Ketegangan dengan Donald Trump
Jerome Powell dilantik sebagai Gubernur The Fed oleh Donald Trump pada Februari 2018 lalu. Namun, hubungan keduanya tidak berjalan harmonis. Trump kerap kali mengkritik Powell secara terbuka, terutama ketika The Fed menaikkan suku bunga pada 2018 dan awal 2019.
Kala kondisi ekonomi global melemah dan AS bersiap menghadapi tantangan perdagangan dengan China, Trump secara terbuka menuntut agar The Fed menurunkan suku bunga untuk mendukung ekspansi ekonomi.
Baca Juga: OKX Resmi Ekspansi ke Amerika Serikat, Luncurkan Bursa Kripto dan Dompet Web3
Ketegangan memuncak ketika Trump melalui media sosial menyatakan bahwa pemberhentian Powell tidak bisa segera datang. Meski hingga kini belum ada keputusan resmi, pernyataan tersebut cukup untuk memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan analis kebijakan ekonomi.
Pasalnya, jika Powell benar-benar dipecat, maka itu akan menjadi preseden (keputusan) berbahaya bahwa Presiden AS dapat mencampuri kebijakan moneter dan memberhentikan pimpinan bank sentral hanya karena berbeda pandangan.
Ancaman terhadap Kredibilitas Dolar
Langkah pemecatan Powell, jika benar-benar terjadi, tidak hanya mengancam independensi The Fed, tetapi juga bisa merusak kredibilitas dolar AS sebagai mata uang paling dipercaya di dunia.
Bahkan sebelumnya Menteri Keuangan Prancis, Eric Lombard, dalam wawancara dengan La Tribune Dimanche dikutip dari laman Reuters, secara terang-terangan menyebut bahwa Trump telah lama merusak kredibilitas dolar dengan kebijakan tarif dan tekanan terhadap The Fed.
Pemecatan Powell, menurut Lombard, hanya akan memperburuk kondisi dan berdampak langsung pada pasar obligasi, memperbesar biaya utang, dan mengakibatkan kekacauan ekonomi mendalam.
Baca Juga: Stablecoin Berbasis Emas, Akankah Jadi Ancaman Baru bagi Dominasi Dollar?
Pernyataan Lombard mencerminkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap sikap Trump yang dianggap oportunistik dan tidak menghormati tata kelola ekonomi yang sehat.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan mata uang paling dominan, AS memiliki tanggung jawab besar terhadap stabilitas sistem keuangan global. Ketika prinsip-prinsip dasar seperti independensi bank sentral dilanggar, kepercayaan investor bisa terkikis dan memicu arus modal keluar dari pasar AS.
Bagaimana Efeknya Terhadap Ekonomi Global
Bank sentral negara lain sangat bergantung pada kebijakan The Fed, terutama dalam mengatur aliran modal, nilai tukar, dan suku bunga domestik mereka.
Jika kebijakan moneter AS menjadi tidak kredibel karena intervensi politik, maka ketidakpastian akan menyebar ke seluruh dunia. Investor global akan mulai meragukan netralitas kebijakan The Fed, dan kemungkinan besar akan mencari alternatif lain seperti euro atau yuan sebagai mata uang cadangan.
Selain itu, dampak terhadap pasar obligasi AS bisa sangat besar. Jika pasar meragukan kemampuan The Fed dalam mengendalikan inflasi atau mengelola krisis, maka imbal hasil obligasi AS akan melonjak karena premi risiko meningkat.
Tentunya hal ini akan memperbesar biaya pinjaman pemerintah AS, memperburuk defisit fiskal, dan memicu tekanan terhadap dolar.
Pelajaran dari Negara Lain
Kisah negara-negara seperti Venezuela dan Zimbabwe menjadi contoh ekstrem tentang bagaimana intervensi politik terhadap bank sentral bisa menghancurkan perekonomian.
Ketika bank sentral dipaksa mencetak uang untuk membiayai defisit pemerintah, inflasi melonjak hingga tak terkendali, nilai tukar runtuh, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang domestik.
Di sisi lain, negara-negara maju seperti Jerman dengan Bundesbank atau Uni Eropa dengan European Central Bank (ECB) sangat menjaga independensi bank sentral mereka.
ECB bahkan secara hukum dilarang menerima arahan dari pemerintah negara manapun. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan moneter semata-mata didasarkan pada kondisi ekonomi, bukan tekanan politik.
Refleksi untuk Negara Berkembang
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, isu ini menjadi pengingat penting bahwa independensi Bank Indonesia (BI) harus terus dijaga. BI selama ini dikenal sebagai bank sentral yang relatif independen, meskipun tantangan tidak pernah berhenti, terutama dalam situasi krisis ketika tekanan fiskal meningkat. Upaya untuk menjaga jarak antara kebijakan fiskal dan moneter adalah kunci untuk menjaga kredibilitas ekonomi nasional.
Langkah Trump yang cenderung populis dan konfrontatif harus menjadi pelajaran bagi pemerintah negara-negara lain untuk tidak menjadikan bank sentral sebagai alat politik.
Di tengah kompleksitas ekonomi global, kebijakan yang berbasis data dan analisis teknokratis tetap menjadi penopang utama stabilitas jangka panjang.
Rencana Donald Trump untuk memecat Jerome Powell, meskipun belum terealisasi, telah menimbulkan kegelisahan besar di kalangan pelaku pasar dan komunitas internasional.
Independensi bank sentral bukanlah prinsip yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan politik jangka pendek. Ketika lembaga moneter kehilangan otoritas dan kepercayaan publik, yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan ketidakstabilan dan krisis kepercayaan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










