Indef: Target Penerimaan Negara 2025 Feasible, tapi Tantangan Ekonomi Meningkat

AKURAT.CO Target penerimaan negara dalam RAPBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.997 triliun, terutama dari sektor pajak sebesar Rp2.490 triliun, dinilai sebagai sasaran yang realistis, namun penuh tantangan.

Guru Besar dan Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini, menyatakan, meskipun target tersebut terlihat feasible jika dilihat dari tren penerimaan negara sebelumnya, namun faktor-faktor ekonomi makro dan kebijakan pemerintah menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian target tersebut.

"Dalam konteks tren penerimaan negara, target ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara tahun sebelumnya sebesar Rp2.802 triliun dan target penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp2.309 triliun," ujar Didik, Minggu (18/8/2024).

“Namun, pemerintah saat ini masih pesimis bahwa target penerimaan pajak pada 2024 akan tercapai, apalagi dengan tantangan yang semakin besar di tahun 2025."

Baca Juga: Penuh Khidmat, Rayakan Kemerdekaan RI, Timnas Indonesia U-20 Gelar Upacara Bendera Sebelum Mulai Latihan

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini cukup berat dengan daya beli masyarakat yang menurun dan kelas menengah yang tertekan.

Target penerimaan pajak akan sulit dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau sekitar 5 persen, berbeda dengan janji kampanye presiden terpilih yang mengharapkan pertumbuhan lebih tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural yang mampu mendorong investasi dan ekspor menjadi lokomotif utama. Sekarang ini, Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina dalam hal kebijakan tersebut,” kata dia.

Selain itu, dia juga menyoroti defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan sebesar Rp616,2 triliun. Defisit ini, menurutnya, akan semakin membebani pemerintah yang saat ini telah bergantung pada utang untuk menambal kekurangan anggaran.

Baca Juga: Menuju Korea Selatan, Indra Sjafri Boyong 30 Atlet Tanpa 3 Calon Pemain Naturalisasi

"Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan utang berjalan dengan agresif, sehingga warisannya akan terbawa ke pemerintahan berikutnya," ungkap Didik.

“Dengan janji politik yang banyak, sulit bagi pemerintahan mendatang untuk mengurangi ketergantungan pada utang tanpa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada."

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Didik menekankan pentingnya reformasi struktural di sektor ekonomi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari target saat ini sebesar 5,2 persen pada tahun 2025.

Selain itu, digitalisasi dan perluasan basis pajak menjadi agenda penting yang harus terus dilanjutkan.

"Sektor industri, jasa, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif harus menjadi fokus utama dalam penggalian potensi pajak," tuturnya.

"Dengan berkembangnya e-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital, sektor ini merupakan peluang besar untuk menambah penerimaan pajak melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring."

Didik menggarisbawahi bahwa keberhasilan pencapaian target penerimaan negara dan pajak akan sangat ditentukan oleh faktor internal kementerian keuangan dan direktorat jenderal pajak.

Reformasi perpajakan dan kebijakan makro struktural yang efektif menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang.