9 Jurus Pemerintah Jaga Ekonomi, Efektif atau hanya Sekadar Wacana?
AKURAT.CO Pemerintah memaparkan sembilan strategi besar untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global yang masih belum mereda. Daftarnya ambisius mulai dari hilirisasi industri, diversifikasi ekspor, hingga penguatan sumber daya manusia. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar bisa dijalankan efektif di lapangan?
Pertanyaan tersebut menggema dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, forum tahunan yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Selasa (28/10). Di ruangan yang dipenuhi ekonom, pejabat, dan akademisi itu, strategi pemerintah bukan hanya didengar, tapi juga diuji.
9 Strategi, 1 Ujian: Konsistensi
Mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan memaparkan bahwa ada sembilan strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan global.
“Ekonomi Indonesia menunjukkan arah yang positif, tapi produktivitas kita masih rendah. ICOR masih di angka 5,79, relatif tinggi dibandingkan negara lain. Kita juga menghadapi peningkatan tenaga kerja informal dan pembiayaan swasta yang masih terbatas,” ujar Ferry.
Baca Juga: Soal Ambisi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menkeu Purbaya: Biar Rakyat Tak Lagi Kerja Informal
Pemerintah, katanya, menyiapkan langkah konkret yakni diversifikasi pasar ekspor, digitalisasi industri, hilirisasi semikonduktor, ketahanan pangan dan energi, reformasi birokrasi, penguatan SDM, insentif fiskal, akses pembiayaan, serta dorongan terhadap industri padat karya.
Tapi bagi para ekonom, yang jadi persoalan bukanlah strategi di atas kertas. Masalah sesungguhnya terletak pada eksekusi dan konsistensi.
“Kita selalu punya rencana besar, tapi seringkali terjebak di koordinasi. Tantangannya bukan menyusun strategi, melainkan memastikan semuanya berjalan lintas sektor,” ucap Moderator sekaligus Ekonom Senior Indef, Dr. Aviliani.
Sebab menurut Aviliani, tanpa tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang efisien, strategi sehebat apa pun tentu saja akan kehilangan dampaknya.
Hilirisasi: Antara Ambisi dan Realitas
Salah satu fokus utama pemerintah adalah hilirisasi industri, motor yang diharapkan mampu memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu menyebut bahwa capaian investasi nasional telah mencapai 75% dari target tahun ini. Namun, ia mengakui, hilirisasi butuh dukungan regulasi, fiskal, dan iklim investasi yang kondusif.
“Ke depan, hilirisasi akan diperluas dari mineral dan tambang ke sektor pertanian dan manufaktur hijau. Tapi tantangannya besar: daya saing, keberlanjutan, dan dampak lingkungan,” ujarnya.
Bersinggungan dengan Todotua, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti menilai bahwasanya hilirisasi hanya akan berumur pendek jika tidak disertai peningkatan teknologi dan efisiensi.
“Kita sering bicara nilai tambah, tapi lupa bahwa teknologi adalah jantungnya. Tanpa modernisasi dan transfer pengetahuan, hilirisasi hanya memindahkan nilai, bukan menciptakannya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya aspek green industrial policy, agar hilirisasi sejalan dengan komitmen emisi rendah dan penggunaan energi bersih.
Todotua mengakui transisi menuju energi hijau bukan perkara mudah. “Industri kita masih bergantung pada batu bara karena murah. Tapi pemerintah sudah mulai mendorong solar panel dan efisiensi energi,” katanya.
Energi dan Pangan, Dua Pilar Ketahanan
Jika hilirisasi jadi mesin pertumbuhan, maka energi dan pangan adalah bahan bakarnya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah terus menekan ketergantungan impor BBM dan LPG dengan mempercepat program etanol (E20–E30) dan mendorong energi baru terbarukan.
“Energi hijau memang mahal, tapi kita tidak bisa terus menunggu harga murah. Kita mulai dari yang realistis,” ujarnya.
Sedangkan di sektor pangan, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengklaim kebijakan deregulasi telah membawa hasil konkret: produksi beras meningkat, NTP petani naik, dan harga gabah membaik.
Namun, Prof. Sahara dari IPB mengingatkan, ketahanan pangan sejati tidak bisa hanya mengandalkan produksi. “Kita butuh reformasi tata kelola impor berbasis kuota dan logistik yang efisien. Kalau tidak, ketahanan pangan kita rapuh di tengah fluktuasi global,” ujarnya.
Fiskal dan Moneter: Pro-Cyclical dengan Risiko
Sesi paling ramai adalah saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbicara. Ia menilai, kebijakan fiskal dan moneter sebelumnya tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
“Ketika ekonomi melambat, justru pajak dinaikkan. Sekarang kita ubah: kebijakan harus pro-cyclical tapi efisien. Uang yang ada dioptimalkan, bukan ditambah,” katanya.
Purbaya memastikan disiplin fiskal tetap dijaga, dengan defisit di bawah 3% dan rasio utang terhadap PDB di bawah 60%.
Namun, Prof. Didin S. Damanhuri, pendiri INDEF, menyoroti perlunya transparansi terhadap dana Rp200 triliun yang disalurkan pemerintah.
“Kita perlu tahu mengalir ke mana dan dampaknya apa. Kalau tidak jelas, sulit menilai efektivitasnya,” ujarnya.
Menjawab itu, Purbaya menjelaskan bahwa dana disalurkan lewat perbankan tanpa intervensi langsung pemerintah. “Yang penting uangnya berputar dan ekonomi bergerak,” tegasnya.
Namun, beberapa ekonom mengingatkan, kebijakan pro-cyclical punya risiko yakni inflasi dan tekanan nilai tukar jika tidak dikendalikan hati-hati.
“Optimisme fiskal penting, tapi tetap harus diimbangi dengan manajemen risiko,” kata Aviliani menegaskan.
Antara Harapan dan Pekerjaan Rumah
Dari seluruh sesi, satu benang merah terlihat jelas diantaranya resiliensi ekonomi bukan hanya tentang strategi, tapi kemampuan mengeksekusinya dengan konsisten. Sebab hilirisasi perlu energi hijau yang efisien, pendidikan butuh pendanaan berkelanjutan, dan fiskal memerlukan koordinasi lintas kementerian.
“Ekonomi tangguh tidak dibangun oleh satu lembaga. Ia dibangun oleh koordinasi lintas sektor yang berjalan terus,” kata Aviliani menutup diskusi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyebut hasil sarasehan akan dirangkum dalam Buku Pemikiran 100 Ekonom sebagai rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan.
“Kami ingin ide-ide ini tidak berhenti di forum, tapi diterjemahkan ke kebijakan nyata,” ujarnya.
Memang tahun 2025 menuntut ekonomi Indonesia untuk lebih dari sekadar tangguh. Dunia menghadapi tekanan geopolitik, energi, dan perubahan iklim yang bisa memukul ekonomi domestik kapan saja. Strategi boleh banyak, tapi ujungnya tetap sama, eksekusi!
Karena pada akhirnya, resiliensi bukan sekadar kemampuan bertahan dari krisis, melainkan keberanian untuk berubah dan berinovasi.
Seperti kata Ferry Irawan, “Ekonomi kita akan kuat dan tangguh, apabila semua bergerak bersama”
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
