3 Strategi Fiskal Kemenkeu Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

AKURAT.CO Kementerian Keuangan terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% Presiden Prabowo hingga 2029 mendatang.

Setidaknya sudah ada 3 strategi yang disiapkan, mencakup pembukaan blokir atau efisiensi anggaran belanja K/L ataupun trasnfer ke daerah, insentif yang menyasar kelas menengah hingga penguatan daya beli masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, dalam sebuah diskusi yang digelar Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025). "Efisiensi kan dari sisi kami juga terakhir-terakhir sudah melonggarkan, kami sudah membuka blokir anggaran (ke K/L ataupun daerah)," ujar Andriansyah.

"Belanja tahun depan pun kami masih berpegang ke APBN 2026 dan belum ada rencana mengubah atau usulan perubahan. Biasanya kami lihat dulu apa yang terjadi tahun ini. Karena kan kalau untuk perubahan-perubahan signifikan, harus didiskusikan juga dengan DPR," lanjutnya.

Sementara terkait insentif untuk kelas menengah, salah satunya dengan melanjutkan insentif di sektor perumahan (PPN DTP) untuk pembelian rumah senilai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar di tahun 2026. Salah duanya, melanjutkan program magang nasional.

"(Program magang nasional) untuk fresh graduate, kami enggak batasi untuk kelas masyarakat tertentu saja, kan termasuk juga kelas menengah. Ini kami harapkan juga menjadi salah satu pendorong ke penyerapan tenaga kerja. Tentu dengan adanya pemberian lapangan kerja ini kan akan mendorong dari sisi daya beli," ucap Andriansyah.

Terakhir, untuk menggenjot daya beli, Kemenkeu juga akan melanjutkan program injeksi likuiditas ke perbankan pelat merah sekitar Rp276 triliun. Dalam arti, dana SiLPA tersebut tak akan ditarik atau dikembalikan ke BI sampai benar-benar terserap habis dan akan dilanjutkan pada 2026 mendatang.

Pertimbangannya, sisi supply dan demand bisa dijalankan bersamaan untuk menggerakan perekonomian. Injeksi likuiditas di satu sisi memperkuat supply, namun di sisi lain demand juga digenjot dengan melakukan debottlenecking berupa perbaikan iklim usaha. Dengan demikian, demand kredit akan meningkat perlahan tapi pasti.

"Tapi sekali lagi, enggak bisa kebijakan fiskal sendirian (menopang pertumbuhan ekonomi). Perlu dorongan dari sektor riil, dunia usaha, masyarakat. Untuk teman-teman dunia usaha dan masyarakat mungkin bisa melihat ini. Kami APBN mencoba jadi katalisator tapi ya tetap perlu didukung sektor riil juga keuangan. Bahasa saya pribadi, sektor keuangan jangan menjadi anak durhaka sektor riil. Sektor keuangan dibentuk untuk menyebatani dan membantu sektor riil. Ada surplus unit di sini berpasangan dengan deficit unit di sana," papar Andiransyah.

Perputaran Uang di Masyarakat Kian Lambat

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menyoroti perlambatan peredaran uang (velocity of money) dan kredit di masyarakat. Josua mencatat, dari tahun 2010 sampai paruh pertama 2025, kecepatannya hanya di kisaran 2,5%.

"Sampai semester I-2025 itu memang menurun. Jadi rata-rata historisnya hanya sekitar 1,21 persen, kecepatan dari perputaran dari uang itu untuk bisa menetes kepada masyarakat. Itulah mengapa, sekalipun tentunya debatable juga, Pak Menteri Keuangan selalu mengatakan bahwa M0 dalam tren penurunan. Meskipun mungkin kita harus lihatnya secara lebih komprensif juga itu karena efek juga dari kebijakan KLM-nya Bank Indonesia. Adapun data lainnya, adjusted M0 sebenarnya enggak turun-turun banget," papar Josua.

"Tapi memang saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa kecepatan perputaran uang itu makin menurun. Makanya diperlukan tadi, tambahan likuiditas," lanjut Josua.

Josua turut mencatat penempatan SAL pemerintah di Bank Indonesia di 2025 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan tahun-tahun sebelumnya. Secara historis, pola penempatan SAL di BI di awal tahun cenderung akan cukup tinggi dan saat ada pembayaran untuk belanja pemerintah yang terkait infrastruktur ataupun belanja modal --biasanya terjadi di akhir tahun--, baru terjadi penurunan.

"Nah, perhitungan kami terkait dengan penempatan dana SAL Rp200 triliun ke Himbara sebenarnya, setelah kami lakukan asesmen, likuiditas perbankan memang langsung meningkat dan itu sudah mulai terindikasi dimana pertumbuhan DPK di perbankan di bulan September pun langsung menguat hingga 11,18 persen, Bahkan di tahun 2025 saja membalikan, pertumbuhan DPK perbankan secara year to date lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit," jelas Josua.

Namun diakui Josua, pertumbuhan kredit lebih terkendala atau ada constraint di sisi permintaan. Dan ini membutuhkan dorongan bukan nya dari sisi kebijakan fiskal saja, tapi justru kebijakan kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha di sektornya masing-masing. "Bagaimana agar sektor pertanian, perindustrian, manufaktur, perdagangan bisa tumbuh. Bagaimana K/L terkait memberikan mendorong ataupun memberikan insentif ke sektor-sektor usaha sehingga ini akan bisa menumbuhkembahkan sisi demand tadi?," ujar Josua.

Pasalnya, aktivitas investasi di sektor riil justru melambat. Hingga kuartal III-2025, FDI menurut Josua turun hampir 8% meskipun PMDN masih tetap tumbuh 30%. Artinya, investor asing masih cenderung skeptis. "Kalau kita lihat di pasar keuangan, pasar modalnya pun baik itu kombinasi di pasar saham, obligasi dan SRBI, terlihat jelas bahwa di tahun 2025 secara year to date, investor asing membukakan net sell di pasar saham, obligasi dan SRBI. Kembali lagi, apakah memang ada kendala dari sisi confidence investor asing yang harus dibangun oleh pemerintah? Tentunya ini, jika bisa diselesaikan, akan bisa kembali lagi menumbuhkembangkan permintaan kredit," sarannya.

Optimistis Target 5,2 Persen di 2025 Tercapai

Andriansyah tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 5,2% tercapai. Alasannya, sudah banyak kebijakan pro growth yang dinilai sudah efektif termasuk guyuran likuiditas ke Himbara, program magang nasional, paket kebijakan ekonomi 8+5+4, serta BLTS Kesra.

"Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, Pak Menteri kan sangat optimis. Salah satu fungsi dari pemerintah, jangan lupa, adalah juga memberikan signal. Perbedaan angka yang disampaikan oleh kami dengan yang disampaikan oleh pengamat misalnya, bedanya kami tidak hanya memproyeksi, tapi juga melakukan sesuatu ke angka-angka tersebut. Jadi angka yang kami sampaikan itu sudah didasari kebijakan-kebijakan yang sudah dan akan kami ambil," ujar Andriansyah.

Andriansyah mengaku meski belakangan terjadi bencana di Sumatera yang merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar setelah Jawa, pemerintah telah melakukan penanganan atau rehabilirasi terukur. "Sudah ada anggaran (pemulihan bencana) juga, so far kami lihat sih sudah cukup sih. Apakah akan ada anggaran baru atau tidak? Kami mengantisipasi juga dan terus melihat. Dampaknya (bencana ke pertumbuhan) pasti akan ada, tapi seberapa besar belum dihitung. Kalau dari sisi angka kami melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di tahun ini tidak jauh dari yang di APBN 5,2 persen itu," tukas Andriansyah.