Perbaikan Birokrasi, DJBC Singgung Peran Konsumen di Era Self Assessment

AKURAT.CO Dalam upaya memperbaiki sistem birokrasi perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjanji untuk mengatasi bottleneck yang terjadi.

Namun, dengan berulangnya kasus seperti yang baru-baru ini terjadi di DHL, pertanyaan pun muncul mengenai di mana sebenarnya titik penyumbatan dalam proses perbaikan birkorasi tersebut.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, memberikan tanggapannya terkait perubahan sistem.

Baca Juga: Viral Alat Bantu SLB Ditahan Bea Cukai, Kepala Sekolah Akui Kurang Paham Prosedur Pajak Impor Barang Hibah

Menurutnya, informasi tentang perbaikan sistem seharusnya disampaikan lebih awal oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain itu, ia menekankan bahwa transparansi dalam sistem sangat penting, terutama bagi konsumen yang melakukan pembelian online dari luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

"Harusnya kan, memang kalau PPMSE penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik jelas ya, yang beli online karena kan dia representasi dari penjualnya di luar negeri. Tapi kalau PJT itu kan hanya kurir dan pembeli harusnya menginfokan lebih awal," jelasnya dikutip Senin (29/4/2024).

Dalam konteks ini, ia menekankan transformasi dari official assessment menjadi self-assessment juga menjadi tantangan sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh pembeli atau konsumen.

Dengan tantangan ini, Bea Cukai diharapkan dapat menemukan solusi yang efektif untuk memperbaiki sistem birokrasi perdagangan, sehingga kasus-kasus seperti DHL dapat diminimalisir di masa depan.