Kawasan Berikat Sumbang Rp3.140 Triliun Devisa, Serap Lebih dari 1,8 Juta Tenaga Kerja

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat kawasan berikat (KB) masih menjadi motor utama pendorong ekspor nasional.

Hingga Agustus 2025, kawasan berikat telah menyumbang devisa negara sebesar Rp3.140 triliun dan menyerap lebih dari 1,83 juta tenaga kerja dari berbagai sektor industri.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan sebanyak 1.512 perusahaan kini beroperasi dengan memanfaatkan skema kawasan berikat.

Baca Juga: 5 Ribuan iPhone 16 Masuk Indonesia, DJBC: Tak Langgar Aturan

Industri yang beroperasi di bawah skema ini, kata dia, memberikan kontribusi hingga 30 persen terhadap total ekspor nasional.

“Fasilitas kawasan berikat terbukti mampu meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi baru, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Semua itu tetap dalam kerangka pengawasan yang transparan dan akuntabel,” ujar Nirwala di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Kawasan berikat dirancang sebagai salah satu instrumen fiskal untuk memperkuat daya saing industri.

Melalui fasilitas penangguhan bea masuk serta pajak impor atas bahan baku dan barang modal, perusahaan dapat menekan biaya produksi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan lebih kompetitif di pasar global.

“Fasilitas ini tidak hanya mendorong ekspor, tetapi juga menjadi daya tarik investasi. Investor melihat adanya kepastian kebijakan, kemudahan prosedur, serta efisiensi biaya yang signifikan,” tambah Nirwala.

Pada 2024, kawasan berikat berhasil mencatatkan investasi industri senilai Rp221,53 triliun. Angka ini menunjukkan skema tersebut tidak hanya mendukung perusahaan eksisting, tetapi juga menjadi magnet baru bagi pelaku usaha global.

Baca Juga: DJBC Diduga Baru Bertindak Usai Masalah Viral, Dirjen Askolani: Tidak Ada, Semua Kami Jalankan

Pemerintah bahkan telah menyalurkan fasilitas fiskal senilai Rp69,63 triliun untuk mendukung aktivitas industri di kawasan berikat pada periode yang sama.

Meski memberikan berbagai kemudahan, DJBC memastikan pengawasan tetap menjadi prioritas. Mekanisme manajemen risiko, audit kepabeanan, sistem IT Inventory terintegrasi, hingga pemantauan melalui CCTV online diterapkan untuk menjamin seluruh fasilitas digunakan sesuai aturan.

“Pendekatan ini kami padukan dengan dialog terbuka bersama pelaku industri. Harapannya, fasilitas kawasan berikat bisa dimanfaatkan optimal tanpa mengabaikan kepatuhan,” tegas Nirwala.

Salah satu perusahaan yang merasakan manfaat kawasan berikat adalah PT Long Rich Indonesia, produsen alas kaki internasional berbasis di Cirebon. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek ternama, seperti Under Armour, New Balance, Adidas, Crocs, ASICS, Brooks, hingga On Cloud.

Pada 2025, PT Long Rich menargetkan ekspor 32 juta pasang alas kaki dengan nilai sekitar 360 juta dolar AS. Kontribusinya terhadap devisa negara diperkirakan mencapai 808 juta dolar AS per tahun.

Dari sisi tenaga kerja, perusahaan berhasil menyerap 25.520 orang pada 2024 dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 35.000 pekerja hingga akhir 2025.

Direktur Ekspor-Impor PT Long Rich Indonesia, John, menegaskan kawasan berikat berperan penting dalam menjaga efisiensi produksi.

“Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang. Dampaknya meluas hingga ke rantai pasok lokal, transportasi, dan jasa pendukung di sekitar kawasan industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, John menyebut perusahaannya memperoleh tambahan investasi Rp425,47 miliar berkat dukungan skema kawasan berikat.

“Dukungan ini jelas memberikan dorongan nyata bagi keberlanjutan ekspor sekaligus penguatan ekonomi lokal,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Iwa Koswara, menilai fasilitas kawasan berikat merupakan instrumen vital dalam memperkuat basis industri nasional.

Dirinya menekankan bahwa keberhasilan skema ini ditopang oleh sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

“Perusahaan penerima fasilitas wajib memenuhi syarat yang ketat, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan teknologi informasi. Dengan dukungan teknologi, kawasan berikat akan semakin berperan sebagai motor pertumbuhan ekspor Indonesia,” ungkap Iwa.

Dampak positif kawasan berikat juga dirasakan di daerah. Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon, Abdul Rasyid, mengungkapkan wilayah kerjanya menjadi salah satu pusat pertumbuhan kawasan berikat di Jawa Barat, khususnya di sektor industri sepatu.

“Hingga September 2025, jumlah perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di wilayah kami meningkat hampir 77 persen dibanding 2022. Industri sepatu mendominasi, dengan devisa ekspor lebih dari Rp15 triliun dan menyerap lebih dari 112 ribu tenaga kerja,” jelasnya.

Abdul menambahkan, fasilitas ini juga memicu pertumbuhan sektor pendukung di sekitar kawasan industri, mulai dari transportasi, logistik, hingga jasa usaha mikro.

“Dengan asistensi dan pengawasan ketat, kami pastikan arus barang tetap sesuai aturan kepabeanan dan perpajakan sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat luas,” katanya.

Keberhasilan kawasan berikat dalam menyumbang devisa dan menciptakan lapangan kerja membuktikan skema ini memainkan peran strategis bagi ekonomi Indonesia.

Dengan kombinasi kemudahan fiskal, kepastian kebijakan, dan pengawasan berbasis teknologi, kawasan berikat diyakini akan terus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi global.

Nirwala menekankan, strategi pemerintah tidak hanya terfokus pada peningkatan ekspor, tetapi juga keberlanjutan industri.

“Kami ingin memastikan kawasan berikat tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, melainkan juga menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa depan,” ujarnya.