RDG BI Libatkan Kemenkeu, Sinergi Kebijakan Diperkuat Hadapi Ketidakpastian

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mengundang Kementerian Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan November 2025 sebagai upaya mempererat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

Kehadiran pemerintah dalam forum tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat dorongan pertumbuhan domestik.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sinergi antara kedua otoritas semakin krusial mengingat tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Baca Juga: Rupiah ke Level Rp16.700 an, Gubernur BI: Masih Sejalan dengan Negara Mitra Dagang dan Regional

Menurutnya, kolaborasi erat diperlukan agar respons kebijakan dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Sehubungan dengan itu, Dewan Gubernur melalui surat undangan Gubernur Bank Indonesia mengundang kehadiran Menteri Keuangan dimulai dalam RDG bulanan November 2025,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Perry memastikan undangan tersebut selaras dengan aturan yang berlaku. Ia merujuk pada Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur bahwa RDG dapat dihadiri oleh menteri sebagai wakil pemerintah dengan hak bicara namun tanpa hak suara.

Merujuk ketentuan tersebut, BI menilai kehadiran Menteri Keuangan di setiap RDG bulanan diperlukan guna memperkuat koordinasi moneter dan fiskal yang selama ini telah berjalan baik.

Konsolidasi kebijakan diyakini dapat memberikan dampak lebih besar terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pada RDG November, Menteri Keuangan tidak hadir secara langsung dan memberikan kuasa kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono untuk mewakilinya.

Perry menyebut kehadiran Wamenkeu tetap memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang esensial bagi penyelarasan kebijakan kedua institusi.

“Pada hari ini, kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono berdasarkan surat kuasa,” ujar Perry.

Baca Juga: BI Upgrade Outlook Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Jadi 4,7-5,5 Persen, Kuartal IV Menguat

Menurut Perry, kehadiran pemerintah dalam forum RDG memberikan banyak masukan terkait perkembangan fiskal dan langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk memperkuat perekonomian.

Salah satu bahasan utama adalah pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama antara otoritas fiskal dan moneter.

Dirinya menekankan bahwa ekspektasi publik yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga efektivitas kebijakan kedua sisi dapat tercapai secara optimal.

“Ekspektasi itu menjadi sangat penting dan akan semakin kuat dengan sinergisitas kebijakan moneter dan fiskal,” katanya.

Dalam forum tersebut, Wamenkeu Thomas juga menyampaikan perkembangan terkini mengenai ekspansi fiskal pemerintah pada triwulan IV-2025.

"Belanja negara, termasuk program sosial dan ekonomi kerakyatan, dilaporkan meningkat sesuai arahan Presiden dalam agenda Astacita, dengan tujuan mendorong permintaan domestik dan sektor riil," ujar Thomas.

Perry menilai langkah ekspansif tersebut semakin memperkuat sinergi dengan kebijakan moneter BI, terutama dalam menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, koordinasi yang solid akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi gejolak eksternal.

Selain itu, BI juga mendapatkan informasi mengenai rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun internasional. Rencana ini, kata Perry, menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar.

“Dengan rencana penerbitan SBN di dalam dan luar negeri, sinerginya dengan operasi moneter akan semakin baik,” ujar Perry, menutup penjelasan.