Titiek Soeharto Desak Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan Pengoplos Beras

AKURAT.CO Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan beras yang diduga mengoplos dan melanggar aturan mutu pangan.

Ia menilai, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang.

"Saya rasa harus ditindaklah, supaya ada efek jera," ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Titiek menyayangkan praktik pengoplosan beras yang justru dilakukan oleh perusahaan besar, di saat pemerintah dan DPR tengah berupaya keras mencapai target swasembada pangan nasional.

"Zaman sekarang masih saja ada yang mengoplos beras, perusahaan besar lagi. Padahal kita semua sedang berjuang untuk swasembada, memperbaiki sistem pangan. Jadi seharusnya semua pihak mendukung agar tertib," tuturnya.

Lebih lanjut, Titiek menyebut pihaknya selalu menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memantau persoalan-persoalan pangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha.

"Hampir setiap minggu kami ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti soal ini nanti akan kami tanyakan juga," ungkapnya.

Baca Juga: Trisula Presiden Prabowo Dinilai Tepat Sasaran, Ekonom: Langkah Pemerintah Realistis dan Pro Rakyat

Namun, saat ditanya soal kemungkinan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak), Titiek mengaku belum ada agenda ke arah itu karena DPR saat ini sedang fokus membahas persoalan anggaran.

"Belum, nanti saja. Kami masih sibuk urusan anggaran sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri mengungkap dugaan pelanggaran mutu beras oleh 212 merek beras premium dan medium.

Investigasi yang berlangsung dari 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup pengambilan 268 sampel beras dari 10 provinsi.

Satgas menemukan sejumlah produk beras tidak memenuhi standar mutu dan takaran yang ditetapkan, serta terindikasi sebagai hasil pengoplosan.

Saat ini, pemeriksaan terhadap produsen dan distributor terkait masih terus berjalan.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kepercayaan konsumen sekaligus melindungi petani lokal dari praktik usaha yang tidak fair di sektor pangan.

Baca Juga: Elon Musk Diancam Dideportasi, Pindahkan Bisnis ke Cina?