Skandal Korupsi Pertamina Rp968,5 Triliun: Pakar Hukum Peringatkan Ancaman Lebih Besar di Danantara

AKURAT.CO Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi di PT Pertamina Persero selama lima tahun terakhir yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun.

Temuan ini semakin menegaskan lemahnya tata kelola keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, ancaman yang lebih besar kini mengintai dari pengelolaan aset raksasa di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai, potensi korupsi di Danantara bisa jauh lebih besar dibandingkan skandal-skandal sebelumnya, termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi yang nilainya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

“Lemahnya tata kelola aset negara menjadi pintu masuk bagi korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar. Sejarah kasus korupsi di pemerintahan dan BUMN membuat kita sulit percaya begitu saja pada Danantara,” ujar Hardjuno di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Ia menyoroti berbagai kasus mega korupsi yang telah terjadi di BUMN, seperti:

- Dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah – kerugian negara Rp300 triliun
- Penyerebotan lahan ilegal oleh PT Duta Palma Group – kerugian Rp78 triliun
- Korupsi proyek kilang minyak di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) – kerugian Rp37,8 triliun
- Korupsi dana pensiun militer di PT Asabri – kerugian Rp22,7 triliun
- Skandal investasi bodong di PT Jiwasraya – kerugian Rp16,8 triliun
- Skandal ekspor minyak sawit mentah – kerugian Rp12 triliun
- Korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia (CRJ 1000 & ATR 72600) – kerugian Rp9,7 triliun
- Skandal proyek BTS 4G – kerugian Rp8 triliun

“Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan terhadap keuangan negara dapat menggerogoti aset yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Hardjuno.

Sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, Danantara berpotensi menjadi skandal keuangan yang lebih besar dari Pertamina.

Minimnya transparansi dan lemahnya sistem audit membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam skala yang sulit dilacak.

“Jika BLBI dan obligasi rekapitalisasi saja menyisakan lubang hitam keuangan yang sulit ditelusuri, maka Danantara—dengan portofolio aset yang lebih luas—bisa menjadi bom waktu yang lebih berbahaya bagi keuangan negara,” tegas Hardjuno.

Menurutnya, pengelolaan aset sebesar itu tanpa pengawasan yang ketat hanya akan menciptakan ladang korupsi baru.

Jika dibiarkan, skandal seperti yang terjadi di Pertamina dapat terulang dalam skala yang jauh lebih besar.

Hardjuno juga menyoroti risiko konflik kepentingan di pemerintahan dan BUMN.

Tanpa mekanisme filter yang kuat, politisi dan pihak berkepentingan dapat menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

“Ketiadaan pengawasan yang jelas hanya akan memperburuk keadaan, membuat penyelewengan dana semakin sulit diungkap,” ujarnya.

Ia menegaskan, transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci utama untuk mencegah penyimpangan.

“Kita butuh sistem audit yang diawasi publik, melibatkan akademisi berintegritas, serta media yang tidak takut mengungkap kebenaran. Jika dibiarkan, Danantara bisa menjadi bencana keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia,” tambahnya.

Hardjuno menekankan, kasus-kasus korupsi sebelumnya harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat tata kelola Danantara.

Transparansi penuh harus menjadi keharusan, termasuk memberikan akses publik terhadap laporan pengelolaan aset.

Selain itu, audit independen berkala oleh lembaga independen sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan.

“Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan. Skema pencegahan harus diperketat, dan sanksi berat bagi pelaku korupsi harus diberlakukan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara juga menjadi kunci dalam menjaga integritas keuangan negara,” papar Hardjuno.

Tanpa langkah-langkah ini, Indonesia berisiko menghadapi skandal keuangan terbesar dalam sejarahnya.

“Kasus Pertamina dan korupsi di BUMN lainnya hanyalah puncak gunung es dari ancaman yang lebih besar. Danantara, dengan kompleksitas asetnya, bisa menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri—kecuali ada reformasi menyeluruh yang memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan bersih, akuntabel, dan diawasi secara ketat,” pungkas Hardjuno.