Ratusan Tahanan Politik Venezuela Mogok Makan, Tuntut Pembebasan Lewat Undang-Undang Amnesti

AKURAT.CO Lebih dari 200 tahanan politik di Venezuela melakukan mogok makan sejak Jumat malam waktu setempat untuk menuntut pembebasan mereka melalui undang-undang amnesti baru yang dinilai tidak mencakup banyak kasus.

Aksi tersebut berlangsung di Penjara Rodeo I, sekitar 40 kilometer di timur ibu kota Caracas. Seorang jurnalis AFP melaporkan para narapidana berteriak kepada keluarga mereka dari dalam penjara.

“Bebas!” “Bebaskan kami semua!” dan “Rodeo mogok!” terdengar dari dalam fasilitas tersebut.

Tuntut Masuk dalam Skema Amnesti

Mogok makan dipicu keluhan para tahanan yang menilai mereka tidak akan mendapat manfaat dari undang-undang amnesti karena aturan itu mengecualikan kasus yang melibatkan militer—kategori yang paling umum di Rodeo I.

“Sekitar 214 orang, termasuk warga Venezuela dan warga asing, ikut mogok makan,” kata Yalitza Garcia, mertua salah satu tahanan bernama Nahuel Agustin Gallo.

Gallo, seorang polisi asal Argentina, didakwa dengan tuduhan terorisme—yang juga termasuk kategori yang dikecualikan dalam undang-undang tersebut.

Shakira Ibarreto, putri seorang polisi yang ditangkap pada 2024, mengatakan para tahanan memutuskan mogok makan karena cakupan amnesti dianggap terlalu terbatas dan mengecualikan banyak dari mereka.

ICRC Kunjungi Penjara

Pada Minggu, tim dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengunjungi Penjara Rodeo I.

“Ini pertama kalinya mereka mengizinkan kami mendekati penjara ini,” kata Filippo Gatti, koordinator kesehatan ICRC untuk Venezuela, kepada keluarga tahanan. Ia menyebut kunjungan itu sebagai langkah awal yang positif.

Keluarga narapidana menyebut tidak semua tahanan di Rodeo I ikut dalam aksi mogok makan.

UU Amnesti Picu Kritik

Undang-undang amnesti disahkan parlemen Venezuela pada Kamis lalu sebagai bagian dari gelombang reformasi yang didorong Amerika Serikat setelah mantan Presiden Nicolas Maduro digulingkan dan ditangkap pada 3 Januari.

Maduro dan istrinya kini berada dalam tahanan AS dan menghadapi dakwaan perdagangan narkotika. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya sebagai “tahanan perang”.

Undang-undang amnesti yang dirancang oleh pemimpin sementara Delcy Rodriguez itu menuai kritik dari sejumlah tokoh oposisi. Mereka menilai aturan tersebut tetap memberikan pengecualian terhadap sejumlah pelanggaran yang sebelumnya digunakan pemerintah untuk menjerat lawan politik.

Aturan tersebut juga tidak mencakup anggota aparat keamanan yang divonis dalam kasus yang dikategorikan pemerintah sebagai tindakan terorisme.

Meski demikian, amnesti diperluas untuk sekitar 11.000 tahanan politik yang selama hampir tiga dekade terakhir mendapat pembebasan bersyarat atau tahanan rumah.

Ketua parlemen Venezuela pada Sabtu mengatakan lebih dari 1.500 tahanan politik telah mengajukan permohonan amnesti. Sebelumnya, ratusan orang juga telah dibebaskan sebelum undang-undang itu disahkan.

Sejumlah Tahanan Dibebaskan

Pada Minggu, beberapa tahanan terlihat keluar dari Rodeo I dengan membawa surat pembebasan dan disambut tepuk tangan keluarga.

“Saya sudah keluar, saya sangat mencintaimu! Saya baik-baik saja,” ujar Robin Colina, salah satu tahanan yang dibebaskan, melalui sambungan telepon.

Armando Fusil, komisioner polisi berusia 55 tahun dari Maracaibo yang juga dibebaskan, mengatakan masih banyak tahanan yang mogok makan karena ingin segera bebas.

“Saat ini cukup banyak yang mogok makan karena mereka ingin keluar,” ujarnya kepada AFP. Ia mengaku ditangkap tanpa alasan pada Oktober 2024.

Fusil mengatakan keluarganya menempuh perjalanan hampir 40 jam setiap pekan hanya untuk menjenguknya. Kini, mereka datang untuk menjemputnya pulang.

Organisasi nonpemerintah Foro Penal yang fokus pada pembelaan tahanan politik melaporkan terdapat 23 pembebasan pada Minggu.

Situasi tahanan politik di Venezuela masih menjadi sorotan, di tengah transisi politik dan proses hukum terhadap mantan Presiden Maduro di Amerika Serikat.(globepost)