Trump Ancam Pengganti Maduro Jika Tidak Menuruti Keinginan Amerika Serikat

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada pemimpin baru Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump mengancam pengganti Maduro itu dengan konsekuensi besar jika tidak mengikuti keinginan Washington, bahkan menyebut hukumannya bisa lebih berat dibandingkan yang dialami Nicolás Maduro.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancancara dengan majalah The Atlantic, di tengah proses hukum terhadap Maduro yang dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan New York pada Senin waktu setempat. Pemerintah AS menuding Maduro menjalankan rezim “narko-teroris” dan menjeratnya dengan dakwaan perdagangan narkoba serta kepemilikan senjata ilegal, tuduhan yang selama ini dibantah oleh Maduro.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa negaranya tidak sedang berperang dengan Venezuela. Pernyataan itu disampaikan setelah serangan udara AS di Caracas pada Sabtu lalu berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat.

Sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat justru menilai operasi tersebut sebagai tindakan perang. Dalam wawancara terpisah, Trump kembali menegaskan ancamannya terhadap Delcy Rodríguez. “Jika dia tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih besar dari Maduro,” ujar Trump. Ia menambahkan bahwa perubahan rezim di Venezuela, dengan istilah apa pun, lebih baik dibandingkan kondisi negara itu saat ini.

Sehari sebelumnya, Trump juga menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela hingga tercipta masa transisi yang aman dan tertib. Ia bahkan menjanjikan perusahaan minyak Amerika akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur dan menghasilkan pendapatan bagi negara tersebut.

Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan situasi di lapangan. Sekutu-sekutu Maduro dilaporkan masih menguasai sejumlah struktur kekuasaan. Pemerintah Kuba, sekutu lama Venezuela, menyatakan 32 kombatan Kuba tewas dalam operasi militer AS yang menargetkan Maduro dan istrinya. Kuba pun menetapkan dua hari berkabung nasional.

Dalam berbagai wawancara televisi, Rubio membela langkah militer AS dengan menekankan bahwa target utama Washington adalah jaringan perdagangan narkoba. “Kami berperang melawan organisasi narkotika, bukan melawan Venezuela,” kata Rubio kepada NBC. Ia juga menyebut AS masih memiliki berbagai instrumen tekanan, termasuk pembatasan terhadap sektor minyak Venezuela, jika pemerintah baru tidak mengambil keputusan yang dianggap tepat oleh Washington.

Maduro, yang berkuasa sejak 2013 dan memimpin Partai Sosialis Bersatu Venezuela, selama ini dituduh menindas oposisi dan membungkam kritik. Pemilu Venezuela 2024 juga dinilai tidak sah oleh sejumlah negara Barat. Dalam operasi khusus Sabtu dini hari, pasukan AS menangkap Maduro dan Cilia Flores di kompleks kediaman mereka setelah melakukan serangan ke sejumlah pangkalan militer.

Keduanya kini menghadapi dakwaan pidana di AS dan dijadwalkan hadir di pengadilan New York. Maduro membantah tudingan sebagai pemimpin kartel narkoba dan menuduh AS menggunakan isu perang melawan narkoba sebagai dalih untuk menggulingkannya dan menguasai sumber daya minyak Venezuela.

Sementara pejabat AS menyatakan tidak ada korban dari pihak Amerika, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengklaim banyak anggota pengamanan Maduro, tentara, serta warga sipil tewas dalam operasi tersebut.

Ketika ditanya mengapa operasi itu dilakukan tanpa persetujuan Kongres, Rubio menyatakan langkah tersebut bukan invasi militer, melainkan operasi penegakan hukum. Ia mengklaim Maduro ditangkap langsung oleh agen FBI dan menyebut pemberitahuan kepada Kongres berisiko membocorkan operasi.

Usai penangkapan Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodríguez dilantik sebagai presiden sementara oleh Mahkamah Agung Venezuela dan mendapat dukungan militer. Ia dijadwalkan dilantik secara resmi pada Senin pagi di Caracas. Menanggapi status Rodríguez, Rubio menyatakan AS tidak mengakui legitimasi rezim Venezuela, sehingga isu pengakuan presiden dianggap tidak relevan.

Di dalam negeri AS, kecaman terus bermunculan. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyebut operasi rahasia tersebut bukan sekadar penindakan narkoba, melainkan tindakan perang yang melibatkan ribuan personel, pesawat militer, dan kapal perang. Senator Chuck Schumer juga mempertanyakan legalitas langkah Trump dan menilai pendekatan perubahan rezim justru membebani rakyat Amerika.

Sejumlah negara, termasuk Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol, dalam pernyataan bersama menilai aksi militer AS sebagai preseden berbahaya bagi perdamaian kawasan. Mereka mendesak penyelesaian krisis Venezuela melalui dialog dan cara-cara damai, serta menolak bentuk kendali eksternal yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam stabilitas regional.