Krisis Personel Militer Israel Memburuk, Ratusan Prajurit Karier Ajukan Pensiun Dini

AKURAT.CO Militer Israel dilaporkan menghadapi krisis tenaga personel yang semakin parah setelah ratusan tentara karier, termasuk perwira senior, mengajukan pensiun dini di tengah perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza. Informasi ini disampaikan media lokal pada Rabu.

Harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perwakilan Administrasi Personel Militer Israel dalam paparannya kepada Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset mengungkapkan sekitar 600 prajurit karier, mulai dari perwira tinggi hingga bintara profesional, telah mengajukan permintaan untuk “mengundurkan diri” lebih awal.

Seorang pejabat militer mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa sebagian dari mereka sebenarnya sudah diminta menunda pensiun karena sangat dibutuhkan selama operasi di Gaza. “Tidak ada penggantinya,” ujarnya.

Menurut data militer, 85 persen tentara karier biasanya pensiun pada pangkat letnan kolonel atau di bawahnya.

Putusan Mahkamah Agung Membuat Perwira Gerah

Bar Kalifa, salah satu pejabat Angkatan Darat Israel yang memberi penjelasan di hadapan komite, menyebut krisis personel ini terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tambahan pensiun bagi perwira karier. Keputusan tersebut disebut memicu gelombang ketidakpuasan di tubuh militer.

Ia juga menyinggung kekurangan personel IDF (Pasukan Pertahanan Israel) yang semakin terasa karena kelompok ultra-Ortodoks (Haredi) hingga kini masih mendapatkan pengecualian wajib militer. Kondisi ini terjadi di saat pasukan darat Israel mulai melakukan manuver di Gaza City.

Militer Israel, kata Kalifa, membutuhkan tambahan 12.000 tentara.

Polemik Wajib Militer Kaum Haredi

Pengecualian wajib militer bagi komunitas Haredi terus memicu perdebatan. Kelompok ini, yang mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa, menolak wajib militer karena dianggap mengancam identitas dan struktur komunitas mereka yang berfokus pada studi agama.

Para pemimpin Haredi bahkan meningkatkan retorika penolakan dan menyerukan agar para pemuda merobek surat panggilan wajib militer. Selama beberapa dekade, laki-laki Haredi dapat menghindari dinas ketentaraan melalui penundaan bertahap hingga mencapai batas usia bebas wajib militer, yakni 26 tahun.

Oposisi menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja mendorong legislasi untuk memberi pembebasan permanen bagi kaum Haredi demi memenuhi tuntutan partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism. Kedua partai tersebut sebelumnya keluar dari koalisi namun diperkirakan akan kembali bergabung setelah aturan itu disahkan.

Lonjakan Penghindar Wajib Militer

Kalifa memperingatkan fenomena baru yang tak kalah serius: meningkatnya praktik penghindaran wajib militer.

“Kami kini memiliki lebih dari 17.000 penghindar wajib militer. Mengelak dari draft sudah menjadi hal biasa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa semakin banyak pengacara yang membantu pemuda Israel mendapatkan pengecualian secara tidak sah.

Ia juga menyebut bahwa protes kaum Haredi menyedot sumber daya aparat keamanan, baik tentara maupun kepolisian.

Krisis internal militer Israel ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 69.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 170.700 lainnya terluka akibat agresi militer Israel.