Eks PM Malcolm Turnbull: Semakin Penting Hari Ini, Australia Perlu Tinggalkan Monarki Inggris

AKURAT.CO Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan bahwa Australia perlu meninggalkan monarki Inggris dan menjadi republik. Menurutnya, langkah tersebut kini “lebih penting dari sebelumnya”.

Dalam wawancara dengan AFP pada 26 Februari, Turnbull mengatakan warga Australia kemungkinan besar akan mendukung sistem di mana kepala negara dipilih oleh parlemen di Canberra, bukan oleh kerajaan Inggris.

Turnbull, yang menjabat sebagai perdana menteri pada 2015–2018, pernah memimpin kampanye referendum 1999 untuk mengganti monarki Inggris dengan kepala negara asal Australia. Namun, upaya tersebut gagal.

“Hari ini, republik lebih penting dari sebelumnya. Monarki adalah sesuatu yang sudah tidak sesuai zaman,” ujarnya.

Isu Monarki Kembali Mengemuka

Australia merupakan bekas koloni Inggris selama lebih dari satu abad dan memperoleh kemerdekaan de facto pada 1901. Namun hingga kini, negara tersebut belum menjadi republik penuh dan masih mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara simbolis.

Perdana Menteri saat ini, Anthony Albanese, dikenal sebagai pendukung republik. Ia bahkan secara terbuka menyerukan agar Pangeran Andrew, atau Andrew Mountbatten-Windsor, dicabut dari garis suksesi kerajaan. Meski demikian, Albanese menyatakan tidak akan menggelar referendum baru tentang republik selama masa jabatannya.

Turnbull meyakini sistem republik dapat membantu meredakan polarisasi politik di Australia. “Republik menegaskan apa yang kita miliki bersama sebagai warga Australia,” katanya.

Kritik terhadap Pakta Pertahanan AUKUS

Selain vokal soal republik, Turnbull juga mengkritik pakta pertahanan AUKUS, kerja sama keamanan jangka panjang antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Pakta tersebut bertujuan menyediakan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia serta memperluas kerja sama teknologi pertahanan. Namun Turnbull meragukan Australia benar-benar akan mendapatkan kapal selam tersebut.

Menurutnya, undang-undang di AS mensyaratkan presiden memastikan Angkatan Laut Amerika tidak membutuhkan kapal selam itu sebelum dijual ke Australia. Saat ini, produksi kapal selam nuklir AS bahkan belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Ia menyebut AUKUS sebagai “kesepakatan buruk” dan memperingatkan Australia bisa mengorbankan kedaulatan tanpa jaminan keamanan.

Sorotan Politik Dalam Negeri

Turnbull juga menyinggung dinamika politik global yang ia sebut sebagai “era yang terguncang”, termasuk ancaman Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland yang ia nilai sulit dipercaya.

Di dalam negeri, ia mengkritik Partai Liberal—partai yang pernah dipimpinnya—karena dinilai bergerak terlalu ke kanan. Partai tersebut mengalami krisis setelah dua kali kalah dari Partai Buruh yang dipimpin Albanese pada Pemilu 2025.

Survei opini menunjukkan Partai Liberal tertinggal dari partai sayap kanan populis One Nation yang dipimpin Pauline Hanson.

Turnbull memperingatkan bahwa mengedepankan isu-isu perang budaya, termasuk retorika anti-imigrasi dan skeptisisme perubahan iklim, justru akan merugikan partai.

“Politik Australia ditentukan di tengah, bukan di pinggiran,” tegasnya.

Sumber: The Straits Times