Operasi Kilat di Batam, 40 Ton Beras Ilegal Berhasil Disita

AKURAT.CO Pemerintah kembali menggagalkan upaya penyelundupan beras dan sejumlah barang kebutuhan pokok ke wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memastikan seluruh komoditas ilegal itu berhasil diamankan bahkan sebelum kapal bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau.

Amran mengungkapkan penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan nasional.

Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, aparat gabungan kini mengamankan 40,4 ton beras ilegal yang hendak masuk melalui Batam.

“Kapal yang membawa beras itu belum sempat merapat sepenuhnya ketika aparat langsung bergerak mengamankan seluruh muatan pada Senin malam,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Selain beras, pemerintah juga menyita berbagai barang ilegal lain, mulai dari 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, hingga 900 liter susu.

Tak hanya itu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk makanan beku turut diamankan.

Amran menjelaskan operasi tersebut dipicu laporan masyarakat yang masuk melalui kanal “Lapor Pak Amran” pada Senin malam.

Menerima informasi itu, ia langsung berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda Kepulauan Riau, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim setempat agar penindakan dilakukan secara cepat.

Koordinasi lintas lembaga itu membuahkan hasil. Begitu kapal tiba, seluruh barang langsung disegel dan lima anak buah kapal (ABK) kini tengah diperiksa untuk proses hukum lebih lanjut. Seluruh muatan masih diamankan sambil menunggu penyidikan lanjutan.

Menurut Amran, persoalan impor ilegal bukan sekadar jumlah komoditas yang masuk, tetapi efek psikologis dan ekonomi terhadap petani.

Dirinya menegaskan, masuknya beras ilegal ketika petani sedang berproduksi dapat memukul motivasi 115 juta petani padi di Indonesia.

“Bayangkan ketika petani sedang semangat menanam, tiba-tiba ada beras impor ilegal masuk. Itu bisa mematahkan mental mereka,” tegasnya.

Amran juga menyampaikan bahwa berbagai deregulasi besar telah ditempuh pemerintah untuk menguatkan sektor pertanian, termasuk penurunan harga pupuk hingga 20% dan peningkatan subsidi menjadi dua kali lipat.

Kebijakan itu membuat gairah petani berada di titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Mentan memastikan kondisi stok beras nasional saat ini sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, sementara cadangan Bulog menembus 3,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Karena itu, masuknya beras ilegal dinilai tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga membahayakan stabilitas harga dan kepercayaan petani.

Dirinya menekankan pemerintah tidak akan kompromi dalam menjaga kedaulatan pangan. “Kalau petani kehilangan motivasi, produksi turun, dan akhirnya kita harus impor lagi. Itu sangat berisiko,” kata Amran.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sekalipun Batam merupakan free trade zone, mekanisme tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, terutama terkait komoditas pangan strategis seperti beras. Setiap barang yang keluar-masuk tetap harus mengikuti aturan pusat.

Amran mengapresiasi aparat keamanan mulai dari TNI, Polri, Bea Cukai, hingga pemerintah daerah yang bergerak cepat dalam penindakan kasus ini.

Dirinya menegaskan pengusutan akan dilakukan hingga tuntas untuk mengungkap aktor dan jalur penyelundupan.

Pemerintah, kata Amran, menargetkan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras pada 2025 dan terus mendorong pencapaian swasembada tahun ini.

“Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi harga diri bangsa dan masa depan petani. Negara tidak boleh diam,” ujarnya.

Sebagai langkah pengawasan bersama, Amran kembali mengajak masyarakat melaporkan indikasi penyelundupan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390. Ia menegaskan partisipasi publik sangat penting dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.