Mengapa Kendaraan Listrik Bisa Mendorong Investasi dan Lapangan Kerja di Indonesia? Ini Alasannya!

AKURAT.CO Transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kini menjadi bagian penting dari strategi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Lebih dari sekadar isu lingkungan, elektrifikasi transportasi membawa dampak ekonomi yang nyata—mulai dari efisiensi energi, penciptaan lapangan kerja, hingga penghematan subsidi bahan bakar fosil yang selama ini membebani APBN.

Isu ini menjadi fokus utama dalam sesi tematik “Memaksimalkan Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Transisi Kendaraan Listrik” yang digelar di ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Menurut analisis Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), hampir 20% pengeluaran non-makanan rumah tangga di Indonesia dihabiskan untuk kebutuhan kendaraan—mulai dari pembelian, perawatan, pajak, hingga bahan bakar. Karena itu, peralihan menuju kendaraan listrik dinilai mampu menghadirkan manfaat ganda: menekan biaya mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi tekanan fiskal akibat subsidi energi konvensional.

Hilirisasi dan Dampak Ekonomi Nyata

Ahmad Faisal Suralaga, Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi/BKPM, menekankan bahwa Indonesia kini telah memasuki fase baru dalam hilirisasi industri.
Ia mengatakan:

“Indonesia kini memasuki tahap di mana hilirisasi tidak lagi hanya soal menambah nilai ekspor, tetapi membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari sini, Indonesia memperoleh nilai tambah dan daya saing yang jauh lebih kuat. Ekosistem dalam negeri terbentuk, ekspor meningkat, devisa bertambah, dan lapangan kerja tumbuh—lebih dari 10 ribu tenaga kerja telah terserap dari proyek-proyek yang sudah berjalan.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa manfaat transisi kendaraan listrik tidak hanya berhenti pada sektor transportasi. Pembangunan ekosistem industri baterai, komponen, hingga konversi kendaraan mendorong terciptanya lapangan kerja hijau dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Desain Kebijakan Fiskal yang Rasional dan Berkelanjutan

Untuk mempercepat transisi kendaraan listrik, diperlukan kebijakan fiskal yang cermat dan adil.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menjelaskan bahwa penerapan cukai emisi bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif.

“Penerapan cukai emisi dapat menjadi strategi fiskal yang berkelanjutan karena mampu mengkompensasi bahkan melebihi potensi kehilangan pajak tahunan akibat insentif kendaraan listrik, hingga mencapai 111%. Selain itu, struktur tarif cukai ini akan menciptakan sistem yang lebih adil karena memberi disinsentif bagi kendaraan tinggi emisi tanpa membebani pengguna kendaraan rendah emisi,” jelas Andry.

Temuan INDEF juga menunjukkan, beban fiskal kendaraan berbahan bakar fosil mencapai sekitar Rp308 triliun per tahun—atau 95% lebih besar dibanding potensi kehilangan penerimaan negara akibat insentif kendaraan listrik yang hanya sekitar Rp14,7 triliun per tahun.
Dengan desain fiskal yang tepat, elektrifikasi transportasi tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga menjadi solusi berkelanjutan untuk menekan subsidi dan kompensasi BBM.

Hilirisasi Adalah Alat, Bukan Tujuan

Kebijakan hilirisasi industri kendaraan listrik memang telah membawa banyak capaian. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah inovasi manusia, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam.

Dimas Muhamad, Deputi Koordinator Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, menegaskan:

“Hilirisasi telah menghasilkan berbagai capaian, namun kita tidak boleh berpuas diri. Hilirisasi adalah alat, bukan tujuan. Saat ini, industri baterai Indonesia seolah bertumpu pada kekayaan alam kita khususnya nikel, ke depannya harus digerakkan bukan oleh apa yg ada di bawah tanah Indonesia tapi inovasi manusia yang berada di atasnya—riset, teknologi, dan kreativitas.”

Pesan ini mempertegas bahwa keberhasilan ekonomi hijau akan bergantung pada penguasaan teknologi, riset, dan pengembangan SDM lokal.

Transportasi Publik Listrik: Efisien dan Ekonomis

Manfaat elektrifikasi juga mulai terlihat di sektor transportasi publik.
Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), menjelaskan bahwa elektrifikasi bus dapat menekan biaya operasional hingga 30%, serta mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

“Elektrifikasi bus dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar melalui efisiensi biaya operasional hingga 30% dan berpotensi mengurangi subsidi bahan bakar minyak dibanding bus berbahan bakar fosil. Penghematan ini memungkinkan kota memperluas cakupan rute dan menambah jumlah armada dan pada akhirnya menurunkan biaya transportasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut catatan ITDP, penerapan bus listrik di kota besar seperti Jakarta bahkan dapat memberikan rasio manfaat-biaya (Benefit-Cost Ratio/BCR) hingga 2,4. Artinya, setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp2,4 manfaat ekonomi dan sosial—mulai dari penghematan energi dan perawatan hingga peningkatan kualitas udara dan kesehatan publik.

Industri Lokal dan Penciptaan Lapangan Kerja Hijau

Dari sisi industri, transisi kendaraan listrik membuka peluang besar bagi sektor manufaktur dan teknologi dalam negeri.
R. Hanggoro Ananta dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan:

“Transisi kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju nol emisi, tetapi jalan menuju ekonomi hijau yang memperkuat kemandirian bangsa dan membuka lapangan kerja berkualitas. Untuk mencapainya, kita perlu memperkuat rantai pasok lokal, mengembangkan riset teknologi baterai, dan mengintegrasikan energi terbarukan agar industri ini tumbuh dari inovasi dalam negeri, bukan dari ketergantungan pada impor.”

Saat ini, AISMOLI menaungi lebih dari 57 perusahaan aktif, meliputi manufaktur, komponen, hingga konversi kendaraan listrik. Dengan ekosistem yang terus berkembang, industri motor listrik nasional diperkirakan akan menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja baru pada 2030, seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Sinergi Lintas Sektor Menuju Ekonomi Hijau

Diskusi di IISF 2025 menegaskan satu hal penting: percepatan transisi kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Diperlukan kolaborasi lintas lembaga—pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, lembaga riset, dan masyarakat—agar kebijakan, investasi, serta inovasi dapat berjalan beriringan menuju target emisi nol bersih (net zero emission).

Dari sisi fiskal, kebijakan ini berpotensi mengurangi beban subsidi energi fosil dan mengoptimalkan insentif untuk inovasi hijau.
Dari sisi publik, transisi EV menekan biaya mobilitas dan memperbaiki kualitas udara perkotaan.
Sementara dari sisi industri, langkah ini membuka rantai pasok baru dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja hijau yang memperkuat kemandirian nasional.

Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan

Elektrifikasi transportasi menjadi simbol perubahan arah pembangunan ekonomi Indonesia: dari ekonomi berbasis konsumsi energi menuju ekonomi berbasis inovasi, riset, dan keberlanjutan.
Melalui momentum IISF 2025, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa transisi energi bukan hanya lebih bersih, tetapi juga lebih adil, mandiri, dan menyejahterakan masyarakat.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan kendaraan listrik dan kebijakan energi hijau di Indonesia, pantau terus update terbarunya di AKURAT.CO.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan transisi kendaraan listrik di Indonesia?
Transisi kendaraan listrik adalah peralihan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan berbasis listrik (EV). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi emisi karbon, menghemat energi, dan mendorong ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

2. Mengapa kendaraan listrik penting bagi ekonomi Indonesia?
Kendaraan listrik berperan penting karena bisa menekan subsidi BBM, mengurangi impor bahan bakar, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur, teknologi baterai, dan energi terbarukan. Selain itu, elektrifikasi transportasi juga memperkuat rantai pasok industri dalam negeri.

3. Bagaimana dampak kendaraan listrik terhadap beban fiskal negara?
Menurut analisis INDEF, beban fiskal kendaraan berbahan bakar fosil mencapai sekitar Rp308 triliun per tahun. Sementara potensi kehilangan pajak akibat insentif kendaraan listrik hanya sekitar Rp14,7 triliun. Artinya, transisi ke EV justru bisa mengurangi beban fiskal jangka panjang melalui efisiensi subsidi energi.

4. Berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan dari industri kendaraan listrik?
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) memproyeksikan industri ini dapat menciptakan lebih dari 150 ribu lapangan kerja baru pada tahun 2030, seiring meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi kendaraan listrik nasional.

5. Apa manfaat kendaraan listrik bagi masyarakat umum?
Masyarakat akan merasakan penghematan biaya mobilitas karena kendaraan listrik memiliki biaya operasional yang lebih rendah. Selain itu, udara perkotaan akan lebih bersih, polusi suara berkurang, dan kualitas hidup meningkat.

6. Bagaimana peran transportasi publik dalam transisi kendaraan listrik?
Elektrifikasi transportasi publik, seperti bus listrik, dapat menghemat biaya operasional hingga 30%. Efisiensi ini memungkinkan pemerintah daerah menambah armada, memperluas rute, dan menurunkan biaya transportasi bagi masyarakat luas.

7. Apa tantangan utama dalam mempercepat transisi kendaraan listrik di Indonesia?
Tantangannya meliputi pembangunan infrastruktur pengisian daya (charging station), ketersediaan baterai, harga kendaraan yang masih tinggi, serta perlunya regulasi fiskal dan insentif yang lebih merata di seluruh daerah.

8. Apa hubungan antara hilirisasi dan kendaraan listrik?
Hilirisasi menjadi fondasi industri kendaraan listrik karena memastikan bahan baku seperti nikel diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi, seperti baterai EV. Namun, pemerintah menekankan bahwa hilirisasi harus disertai inovasi dan riset teknologi agar berkelanjutan.

9. Bagaimana kebijakan fiskal mendukung kendaraan listrik?
Pemerintah sedang merancang penerapan cukai emisi agar sistem pajak lebih adil. Kendaraan tinggi emisi akan mendapat disinsentif, sementara kendaraan rendah emisi seperti EV mendapat keringanan. Strategi ini dinilai mampu menyeimbangkan penerimaan negara tanpa menghambat inovasi hijau.

10. Apa visi jangka panjang Indonesia dalam transisi kendaraan listrik?
Visi utamanya adalah mewujudkan ekonomi hijau dan mandiri, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada konsumsi energi fosil, melainkan pada riset, inovasi, dan teknologi ramah lingkungan. Transisi EV menjadi langkah konkret menuju target emisi nol bersih (net zero emission).