Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat, Petani Rasakan Dampak Reformasi

AKURAT.CO Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu terobosan besar yang telah dijalankan adalah penyederhanaan sistem distribusi pupuk, yang selama ini menjadi kendala utama bagi petani di berbagai daerah.

Amran mengungkapkan, sebelum adanya reformasi, sistem distribusi pupuk di Indonesia sangat rumit karena melibatkan banyak tahapan birokrasi.

Baca Juga: Mentan Pastikan Swasembada Pangan Tercapai Lebih Cepat, Impor Beras Resmi Berhenti Awal 2026

Dirinya menjelaskan bahwa sebelumnya, proses pendistribusian pupuk membutuhkan paraf dari 12 menteri, serta harus diketahui oleh 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

“Jadi pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145. Dua belas menteri harus paraf baru bisa dikirim, kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan,” kata Amran di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Amran menegaskan bahwa pemerintah kini telah menyederhanakan sistem distribusi pupuk agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampaknya, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi keluhan petani sudah jarang terdengar di lapangan.

Menurutnya, hasil kunjungan kerja ke tujuh hingga delapan provinsi dalam dua pekan terakhir menunjukkan perubahan positif.

Para petani menyampaikan apresiasi karena pupuk kini dapat diterima dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup.

“Luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo). Dulu kami keliling Indonesia, keluhannya sama: pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Mentan: Hilirisasi Perkebunan Bisa Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja

Mentan menjelaskan bahwa langkah-langkah penyederhanaan sistem distribusi tersebut merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) sektor pangan yang tengah digulirkan pemerintahan saat ini.

Menurut Amran, setidaknya ada 17 regulasi yang direvisi atau dibongkar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian.

Dirinya menegaskan, dukungan politik dari Presiden Prabowo menjadi kunci dalam mendorong terobosan kebijakan yang berpihak kepada petani. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program pertanian dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang menghambat.

Selain perbaikan sistem pupuk, Kementerian Pertanian juga melaksanakan program rehabilitasi jaringan irigasi pertanian secara besar-besaran.

Program tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Dalam pelaksanaannya, perbaikan jaringan irigasi akan mencakup lahan seluas dua juta hektare yang tersebar di berbagai provinsi.

Pekerjaan dilakukan secara terintegrasi tanpa dibatasi sekat administratif antarwilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Amran menambahkan bahwa reformasi distribusi pupuk dan irigasi juga diikuti dengan percepatan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta perluasan lahan produktif.

Upaya tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya operasional, dan mempercepat panen.

Pemerintah juga tengah menjalankan program optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah baru di sejumlah daerah potensial.

Menurut Amran, semua program ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun ke depan.

“Alat mesin pertanian, oplah, cetak sawah, semuanya kita akselerasi. Mimpi terbesar kita adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Amran.

Amran menilai, dukungan Presiden Prabowo terhadap swasembada pangan bukan hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Dirinya menyebut, kebijakan pemerintah saat ini berpihak penuh kepada petani dan berorientasi pada peningkatan produktivitas nasional.

Dengan berbagai reformasi tersebut, Kementerian Pertanian optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir pangan utama di kawasan Asia Tenggara.

Kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk, rehabilitasi irigasi, dan akselerasi alsintan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, serta menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Amran menegaskan bahwa kementeriannya akan terus memantau distribusi pupuk dan irigasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia.

“Kita pastikan tidak ada lagi petani yang kesulitan pupuk atau kekurangan air irigasi,” ucapnya.