Mentan: Hilirisasi Perkebunan Bisa Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja

Selain memperluas kesempatan kerja, program ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi rakyat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

“Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” kata Amran keterangannya, Rabu (24/9/2025). 

 

Amran menuturkan hilirisasi perkebunan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. 

 

Menurutnya, Presiden mendorong agar sektor pertanian tidak hanya menghasilkan produk mentah, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui industrialisasi dan diversifikasi produk turunan.

 

 

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” ujarnya.

 

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp9,95 triliun untuk mendukung program hilirisasi, termasuk pengadaan bibit yang dibagikan gratis kepada masyarakat. 

 

Amran memastikan dana tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru.

 

“Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan,” ucapnya.

 

Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah tebu. Pemerintah mengalokasikan dana Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu yang tidak lagi produktif.

 

“Bayangkan, hanya dengan kebijakan dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” ujar Amran.

 

Program ini menargetkan 100 ribu hektare lahan, dengan porsi terbesar berada di Jawa Timur sebanyak 70 ribu hektare yang mencakup 26 kabupaten.

 

Mentan menyebut program bongkar ratoon ini sebagai salah satu bentuk bantuan terbesar pemerintah di sektor perkebunan. Ia meminta petani segera memanfaatkan peluang tersebut.

 

“Kalau bisa, 3 bulan selesai. Tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” tegasnya.

 

Selain dukungan anggaran, pemerintah juga meluncurkan kebijakan baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian. 

 

Jika sebelumnya pinjaman subsidi memiliki batas akumulasi, kini kebijakan tersebut dihapus sehingga petani dapat mengakses pembiayaan tanpa batas, asalkan memenuhi persyaratan.

 

“Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani. Sangat luar biasa. BUMN insya Allah akan bangkit, harus bangkit secara eksponensial,” ujar Amran.

 

Selain tebu, beberapa komoditas perkebunan strategis lain juga akan menjadi fokus hilirisasi, di antaranya kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala. 

 

Dengan diversifikasi tersebut, Indonesia diharapkan bisa memperkuat posisinya sebagai negara agraris yang memiliki daya saing global.

 

Rapat koordinasi hilirisasi komoditas perkebunan digelar bersama sejumlah BUMN pangan, antara lain Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT SGN, PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.

 

Amran menegaskan kolaborasi dengan BUMN merupakan kunci agar program hilirisasi berjalan efektif, mulai dari penyediaan bibit, peremajaan lahan, hingga pemrosesan hasil perkebunan menjadi produk bernilai tambah.

 

Dengan langkah terukur ini, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi negara unggul dalam sektor perkebunan.

 

Program hilirisasi tidak hanya memperkuat rantai pasok nasional, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian pangan dan energi berbasis sumber daya perkebunan.

 

“Teman-teman PTPN adalah petarung, tinggal ditemani bertarung. Dengan sinergi semua pihak, Indonesia akan berjaya di sektor perkebunan,” tukas Amran.