Zulhas Dorong Koperasi Desa di Pesantren Jadi Motor Ekonomi Rakyat

AKURAT.CO Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mendorong pembentukan koperasi desa di setiap pondok pesantren di Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian perekonomian umat melalui penguatan basis ekonomi kerakyatan di desa.
“Di pondok ada koperasi. Kita ingin agar pusat ekonomi ada di desa. Sentra ekonomi ada di desa,” kata Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, saat menghadiri acara di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Menurut Zulhas, pemerintah saat ini tengah mempercepat pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang nantinya juga akan dikembangkan di lingkungan pesantren. Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi yang selama ini terlalu panjang, sehingga harga barang di tingkat desa bisa lebih terjangkau.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp200 Triliun ke Perbankan, Menko Zulhas: Bisa Digunakan Untuk 16.000 KDMP
“Dari produsen langsung sampai ke desa. Kalau orang desa mau beli ayam, bisa lebih murah. Apa pun bisa lebih murah karena kita memutus rantai pasok yang panjang,” jelasnya.
Melalui koperasi desa, pemerintah ingin menghadirkan kebutuhan pokok masyarakat langsung dari pabrik atau Bulog ke tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat pedesaan tidak lagi terbebani oleh biaya distribusi yang tinggi akibat perantara yang berlapis.
Selain kebutuhan pangan, koperasi desa juga diharapkan bisa menjadi agen distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian lain. Dengan peran tersebut, koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menopang produktivitas petani secara langsung.
Zulhas menambahkan, koperasi desa juga akan berperan penting dalam menjaga harga gabah di tingkat petani. Ia mencontohkan, jika gabah hasil panen langsung dibeli koperasi, maka harga bisa lebih stabil. Selanjutnya, koperasi dapat menyetorkan gabah tersebut ke Bulog tanpa melalui tengkulak yang kerap merugikan petani.
“Kalau panen gabah dibeli koperasi, lalu koperasi setor ke Bulog. Gabah ini langsung diserap dari petani sehingga harganya terjaga. Ini yang sedang kita bangun bersama Pak Prabowo, ekonomi kerakyatan. Rakyat kita harus berdaya,” tegasnya.
Menko Pangan itu menyoroti kondisi distribusi pangan nasional yang masih dikuasai segelintir pelaku besar. Dominasi ini membuat masyarakat kecil sulit berkembang karena akses ekonomi mereka terbatas. Menurut Zulhas, koperasi desa dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan kekuatan pasar agar masyarakat kecil juga bisa berdaya.
“Saya setuju dengan bantuan sosial, tapi kita tidak mungkin maju kalau rakyat kita tidak produktif. Kehormatan itu tidak datang dari ketergantungan, tapi dari kerja dan produktivitas,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi IV DPR Bakal Panggil Menko Pangan Zulhas Bahas Kejelasan Beras Satu Harga
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai pesantren memiliki posisi strategis karena selain sebagai pusat pendidikan dan dakwah, pesantren juga memiliki basis massa yang kuat di pedesaan.
“Saya berharap pondok-pondok pesantren bisa ikut mendukung ini. Republik ini tidak akan merdeka tanpa peran santri. Maka ke depan, pesantren harus jadi motor penggerak ekonomi desa,” ungkapnya.
Dengan jaringan yang luas, pesantren diyakini mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa. Melalui koperasi, pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan spiritual, tetapi juga dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.
Program ini juga sejalan dengan semangat pemerintah untuk memperluas pemberdayaan berbasis komunitas lokal, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota, tetapi merata hingga ke desa-desa.
Zulhas menegaskan, Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi berbasis desa dengan pendekatan berkeadilan. Dengan model koperasi, keuntungan yang diperoleh tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh bersama. Dengan koperasi desa, masyarakat tidak lagi sekadar objek pasar, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam proses produksi dan distribusi,” ujarnya.
Pemerintah berharap pembentukan koperasi desa di pesantren dapat berjalan cepat dan meluas ke seluruh daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan santri dan kiai, koperasi desa diyakini dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Intinya, ekonomi rakyat harus berdaya. Kita bangun bersama kemandirian umat melalui koperasi desa, dan pesantren bisa menjadi penggerak utama dalam perjuangan ini,” pungkas Zulhas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










