Kadin Bakal Perkuat Diplomasi Perdagangan Untuk Hadapi Tarif Trump

AKURAT.CO Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan kesiapan penuh Kadin dalam menghadapi kebijakan tarif 32% dari Amerika Serikat (AS).

Hal ini dilakukan melalui strategi diplomasi dagang dan penguatan ekspor nasional sebagai upaya mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global.

Pernyataan tersebut disampaikan Anindya saat menghadiri Halal Bihalal dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bertema “Tarif 32% AS: Tantangan dan Peluang Baru dalam Ekspor, Forwarding, dan Logistik Nasional”, Jumat (25/4/2025) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan.

Dalam forum itu, Anindya mengumumkan rencana keberangkatan delegasi Kadin Indonesia ke AS untuk menjalankan tiga agenda penting. Agenda tersebut meliputi konferensi transisi energi di New York, pertemuan dengan U.S. Chamber of Commerce di Washington DC, serta seminar Milken Institute di Los Angeles yang membahas isu-isu keuangan global.

Menurut Anindya, salah satu fokus utama kunjungan ke Washington DC adalah menjajaki peluang ekspor serta menemukan mitra dagang baru demi mencapai keseimbangan perdagangan. Saat ini, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD18 miliar terhadap AS, yang menurutnya perlu diimbangi.

“Salah satu cara untuk mencapai ekuilibrium tersebut adalah dengan merelokasikan impor migas senilai USD40 miliar,” ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Dirinya menilai langkah ini dapat membuka peluang untuk menurunkan tarif dan mengembalikan program Generalized System of Preferences (GSP) ke level yang lebih menguntungkan seperti yang dinikmati Vietnam.

Lebih lanjut, Anindya menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor di sektor nontradisional seperti daun kelor dan perikanan, khususnya dari kawasan Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur. Produk-produk ini dinilai berpotensi menembus pasar AS tanpa perlu melalui negara ketiga.

Ia juga menegaskan pentingnya memanfaatkan masa transisi 60 hari ke depan yang disebut sebagai “masa tenang”. Dalam periode ini, pelaku usaha harus bergerak cepat dan aktif meningkatkan kinerja ekspor untuk mengantisipasi kebijakan lanjutan dari pemerintah AS.

Dalam lain hal, AS sendiri menunjukkan upaya memperluas ekspornya ke Indonesia, termasuk komoditas kedelai, gandum, dan kapas. Anindya mencontohkan kunjungan delegasi Cotton US ke Indonesia baru-baru ini sebagai indikasi ketertarikan AS untuk memperkuat posisinya dalam industri tekstil dan garmen nasional.

Dalam konteks logistik, Anindya menggarisbawahi peran strategis ALFI yang memiliki data lengkap rantai pasok nasional. Ia menyebut bahwa Indonesia kini berpeluang besar menjadi pemenang dalam era perdagangan global baru, yang ia sebut sebagai “Trump 2.0”, merujuk pada kebijakan proteksionis yang mirip dengan periode sebelumnya. “Kalau ini adalah transisi untuk naik kelas, maka kita harus siap menatap tantangan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, yang turut hadir dalam forum tersebut, menilai bahwa masa jeda selama 90 hari dari AS adalah peluang emas. Menurutnya, Indonesia harus tanggap memanfaatkan momen ini untuk memperkuat hubungan dagang, tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan mitra strategis lainnya seperti Tiongkok.

Ketua Umum DPP ALFI, M. Akbar Djohan, menambahkan bahwa dinamika tarif ini seharusnya menjadi momentum reformasi di sektor logistik nasional. Ia menilai disrupsi yang terjadi saat ini justru membuka peluang mempercepat efisiensi dalam sistem logistik nasional dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemain utama dalam arus perdagangan global.