Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Deddy Sitorus Diunggulkan Jadi Pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP

AKURAT.CO Sejumlah nama mulai disebut-sebut untuk menggantikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), jika Hasto resmi diberhentikan pasca-penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan PDIP memiliki banyak kader potensial yang layak menduduki posisi strategis tersebut.

Beberapa nama yang mencuat di antaranya adalah Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Said Abdullah, Utut Adianto, dan Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

"Lima nama tersebut kiranya memiliki kapasitas untuk menjadi Sekjen PDIP. Loyalitas mereka terhadap partai juga tak perlu diragukan," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).

Namun, menurutnya, Ahmad Basarah dan Bambang Pacul memiliki peluang lebih besar dibandingkan kandidat lainnya.

Baca Juga: Gibran Ucapkan Selamat Hari Natal: Semoga Kedamaian dan Cinta Kasih Selalu Menyertai

Keduanya pernah dan sedang menjabat posisi strategis sebagai wakil ketua MPR, yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ahmad Basarah pernah menjadi Wakil Ketua MPR, sementara Bambang Pacul saat ini menjabat di posisi tersebut. Itu artinya, keduanya memiliki tingkat kepercayaan tinggi di mata Megawati," tegas Jamiluddin.

Megawati, lanjut Jamiluddin, biasanya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan loyalitas.

Oleh karena itu, keputusan terkait pengganti Hasto kemungkinan besar akan didasarkan pada rekam jejak dan kemampuan kandidat dalam menjaga soliditas partai.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan bahwa partai akan menaati seluruh proses hukum yang berjalan terkait kasus yang menjerat Hasto.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Selasa (24/12/2024), Ronny menegaskan komitmen partai untuk bersikap kooperatif.

“PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif,” ujarnya.

Namun, Ronny juga menilai ada indikasi politisasi hukum dalam kasus ini, yang diperburuk dengan bocornya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada media massa.

Baca Juga: Kenapa Sulit Bersantai di Tempat Berantakan? Kenali 5 Ciri Unik yang Jarang Disadari

“Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan ini diperparah dengan bocornya SPDP kepada media, yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada pihak yang terkait,” tegasnya.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun juga mengungkapkan adanya indikasi politisasi terhadap kasus ini.

Ia mengaitkannya dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri sebelumnya, yang menyebut ada upaya untuk mengacaukan PDIP menjelang Kongres VI pada 2025.

“Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI mendatang,” jelas Komarudin.

PDIP kini tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menjaga soliditas partai di tengah isu politik yang terus berkembang.

Nama-nama kandidat pengganti Hasto diyakini akan segera dibahas dalam rapat internal untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik.