Kisruh Pemilihan Ketum PMI: JK Lapor Polisi, Agung Laksono Bawa ke Kemenkum

AKURAT.CO Ketegangan dalam pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 semakin memanas setelah Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi.

JK menuduh Agung menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tandingan yang dianggap ilegal.

"Kami sudah melaporkan ke polisi atas tindakan ilegal tersebut. Itu kebiasaan beliau," ujar JK dalam sebuah video pernyataan pada Senin (9/12/2024).

Menurut JK, tindakan Agung untuk merebut kursi Ketua Umum PMI bertentangan dengan aturan hukum dan organisasi. Bahkan, ia menyebut Agung kerap membuat konflik, termasuk di internal Partai Golkar.

"Itu ilegal dan merupakan pengkhianatan. Pak Agung sudah sering membuat tandingan, dulu di Golkar juga begitu. Ini harus dilawan karena berbahaya bagi kemanusiaan," tegas JK, yang sebelumnya telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI dalam Munas ke-22 di Jakarta.

JK juga menegaskan bahwa PMI adalah organisasi yang hanya boleh ada satu di setiap negara, sesuai dengan prinsip internasional.

Baca Juga: Agung Laksono Angkat Bicara Terkait Terpilihnya sebagai Ketua Umum PMI

Selain itu, ia menyebut sejumlah pendukung Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Di sisi lain, Agung Laksono tidak tinggal diam. Ia mengklaim Munas yang digelarnya sah dan sesuai AD/ART PMI, dengan dukungan lebih dari 20 persen suara anggota, yakni 240 dari 392 peserta yang hadir.

"Kami akan melaporkan hasil Munas ini ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Kami yakin pemerintah akan bersikap adil, objektif, dan netral," kata Agung.

Menanggapi laporan polisi dari JK, Agung menilai hal itu tidak relevan. "Ini bukan masalah pidana, melainkan soal organisasi. Semua orang bisa melapor, tapi biarlah mekanisme hukum yang berjalan," ujarnya.

Agung juga meminta para anggota PMI untuk tetap bekerja sesuai tugas masing-masing sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

"Kami percaya pemerintah tidak akan mencelakakan organisasi seperti PMI, yang bergerak di bidang kemanusiaan," tambahnya.

Baca Juga: WNDR Skateboarding Luncurkan Kolaborasi Seni Grafis di Akhir 2024

Perseteruan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono menyoroti dinamika internal PMI yang semakin pelik.

JK menekankan soliditas dan legitimasi kepemimpinannya dengan menghadirkan sejumlah menteri di Munas resmi.

Sementara itu, Agung mengklaim Munas tandingan adalah respons atas ketidakpuasan sebagian besar peserta terhadap kepemimpinan JK.

Kini, semua mata tertuju pada Kemenkumham, yang diharapkan dapat memberikan keputusan adil atas dualisme di tubuh PMI.

Akankah polemik ini menemukan titik terang, atau justru berlanjut menjadi perpecahan yang lebih tajam?