AKURAT.CO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membela Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen parpol. Aktivitas Jokowi memata-matai parpol dianggap bukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.
Waketum PKB Jazilul Fawaid meyakini data intelijen yang diterima Jokowi tidak akan disalahgunakan. Anggota Komisi III DPR menganggap tidak ada yang perlu diributkan dari pengakuan Jokowi itu.
“Saya yakin presiden akan bersifat adil terhadap informasi yang diterima,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Baca Juga: Jokowi Punya Data Intelijen Parpol, Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan
Presiden Jokowi mengaku mengetahui seluk-beluk parpol menjelang Pemilu 2024 ketika memberi sambutan dalam acara Rakernas Seknas Jokowi, di Hotel Salak, Bogor, akhir pekan lalu. Jokowi mengaku menerima laporan dari badan telik sandi seperti BIN, TNI, Polri maupun lembaga lainnya.
Jazil menganggap, pengakuan yang disampaikan Jokowi seharusnya dijadikan alaram bagi relawan untuk tidak menyeret Kepala Negara dalam kepentingan politik. “Jadi para relawan jangan sampai menyeret presiden pada aktivitas yang menyalahi aturan,” jelas Jazil.
Baca Juga: Kantongi Data Intelijen, Jokowi Tahu Keinginan Parpol Luar Dalam
Wakil Ketua MPR juga menyampaikan pengakuan yang disampaikan Jokowi bukan bentuk membocorkan laporan intelijen. Alasannya, Jokowi mengaku hanya menerima bukan menyampaikan rincian laporan yang disetor.
Dirinya juga menyinggung agenda cawe-cawe Jokowi tidak menyalahi aturan. Sebab, cawe-cawe Jokowi lebih kepada memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, tidak panas tidak dingin, PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) bahkan merasa turut di-endorse Jokowi.
“Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, siapapun capres-cawapresnya termasuk Amin, pasti mendapat endorser dari Pak Jokowi dalam rangka pemilu yang damai dan meneruskan hal-hal baik,” tutur Jazilul.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November








