Ketua DPR Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran

AKURAT.CO Selama tahun 2025 terdapat tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara meninggal dunia di Kamboja.

Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan bahwa ada sistem perlindungan pekerja migran yang harus diperbaiki.

Menurutnya, perlu langkah terpadu mulai dari pencatatan dan pemantauan calon pekerja migran, pengawasan ketat terhadap agen penyalur hingga kesiapan layanan konsuler untuk memberikan pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban.

Sehingga setiap WNI yang bekerja di luar negeri bisa merasa aman, terlindungi dan mendapatkan hak-haknya secara penuh.

"Negara wajib hadir dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan agen penyalur, pendampingan di negara tujuan hingga pemulangan dan rehabilitasi korban. Kita tidak boleh membiarkan nyawa warga kita hilang di tangan sindikat kriminal," jelas Puan, dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Seperti diketahui, tujuh PMI asal Sumut dilaporkan meninggal dunia di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Informasi ini disampaikan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut.

Para korban diketahui berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai informasi awal. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Terkait hal ini, Puan mengingatkan bahwa praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini semakin kompleks, terutama dengan munculnya modus baru yang memanfaatkan teknologi digital.

"Data dari Sumatera Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujarnya.

Ia pun menyoroti banyak calon PMI yang dijanjikan pekerjaan legal justru mengalami nasib tragis, mulai dari penahanan paspor, ketidakpastian pembayaran gaji hingga tekanan kerja yang berat.

"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu laporan atau kasus menjadi viral sebelum bertindak," ujar Puan.

Dalam hal ini, perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas satu kementerian atau lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh koordinasi lintas sektor dan kerja sama regional.

Untuk itu, edukasi dan kampanye anti-TPPO serta penipuan daring harus digencarkan, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi.

"Praktik TPPO harus ditindak tegas dan diantisipasi sedini mungkin. Penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia, khususnya yang beroperasi lintas negara, harus menjadi prioritas," kata Puan.

Sebelumnya, Pengantar Ahli Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, Sumarni Sinambela, mengungkap jumlah warga Sumut yang meninggal di Kamboja mencapai tujuh orang.

"Ada tujuh orang sejak Januari hingga Oktober 2025," katanya.

Sementara itu, Staf Pelindungan BP3MI Sumut, Mianhot Pandiangan, menyebut Kamboja bukan negara tujuan penempatan tenaga kerja resmi dan mengingatkan agar masyarakat tidak tergoda iming-iming pekerjaan di luar negeri.

Data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat ada 7.027 kasus penipuan online sejak tahun 2021 hingga Februari 2025 yang sebagian memicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dalam periode yang sama tercatat 1.508 kasus terindikasi TPPO dengan 92 korban meninggal dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dan Sumut serta Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan angka tertinggi.

Sumut menyumbang sekitar 23 persen kasus dan Jabar mencatat sekitar 19 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kedua wilayah ini masih menjadi sasaran empuk jaringan eksploitasi pekerja migran ilegal lintas negara.