Perlindungan Pekerja Migran Diperkuat, Penempatan Berkualitas Jadi Prioritas

AKURAT.CO Pemerintah terus memperkuat kualitas penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (12/12/2025).

Menteri Mukhtarudin mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan target Kementerian P2MI untuk menempatkan 500 ribu pekerja migran berkualitas pada 2026, dengan potensi sekitar 351 ribu lowongan kerja luar negeri yang tersedia hingga Desember 2025.

Di Kabupaten Belu, kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah perekrutan ilegal serta memperluas akses informasi bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari transformasi Kementerian P2MI sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Kerja sama ini bertujuan memperkuat pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir, memastikan penempatan yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja migran, sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” ujar Mukhtarudin.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pekerja migran.

Baca Juga: Bangkit dari Ambruk, Pesantren Al Khoziny Siap Dibangun Lebih Aman

Karena itu, diperlukan sinkronisasi peraturan daerah dengan kebijakan pusat, termasuk pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) agar seluruh proses penempatan berlangsung secara resmi dan terhindar dari praktik ilegal.

“Kita dorong peningkatan kualitas CPMI. Paradigma kita adalah penempatan pekerja terampil. Prioritas ke depan adalah skilled worker, bukan lagi asisten rumah tangga,” jelasnya.

Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya pendidikan kelas migran di sekolah menengah kejuruan (SMK), yang tidak hanya membekali keterampilan teknis tetapi juga kemampuan bahasa asing, seperti Inggris, Mandarin, Korea, dan Jepang.

“Pelindungan harus dimulai dari desa. Sosialisasi dan edukasi migran aman perlu dilakukan hingga tingkat RT,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menilai akses informasi yang terbatas masih menjadi kendala utama bagi calon pekerja migran di daerahnya.

Saat ini, mayoritas pekerja migran asal Belu bekerja di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.

Ia menyebut sekitar 51 persen penduduk Kabupaten Belu masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Karena itu, program penempatan pekerja migran dinilai dapat menjadi solusi penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Data sementara menunjukkan terdapat 586 pekerja migran asal Belu yang tercatat dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).

Willy menyatakan optimismenya dalam menjalankan berbagai program dan arahan Presiden Prabowo, termasuk program sekolah rakyat yang memberikan pelatihan gratis bagi calon pekerja migran.

“Kami siap bekerja bersama Kementerian P2MI agar angkatan kerja di Belu terserap dengan baik dan angka kemiskinan terus ditekan,” ujarnya.

Baca Juga: JKN Turunkan Beban Biaya Kesehatan hingga 70 Persen