P&G PHK 7.000 Karyawan, Efisiensi Ditempuh Hadapi Tekanan Ekonomi Global

AKURAT.CO Raksasa produk konsumen global, Procter & Gamble Co (P&G), mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7.000 karyawan kantor dalam dua tahun ke depan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk menghadapi tekanan biaya tinggi dan melemahnya daya beli konsumen global.

Dalam paparan yang dipublikasikan melalui situs web perusahaan dikutip dari reuters, P&G menyebutkan bahwa sekitar 15% tenaga kerja nonmanufaktur akan terdampak kebijakan ini.

Namun, perusahaan yang berbasis di Cincinnati, Amerika Serikat, itu belum merinci lokasi pemangkasan tenaga kerja tersebut.

“Langkah ini kami ambil untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan struktur organisasi,” demikian keterangan P&G dalam presentasinya di forum Deutsche Bank Global Consumer Conference.

Baca Juga: Satgas PHK Ditarget Beroperasi Bulan Ini

Langkah efisiensi ini tak lepas dari meningkatnya tekanan biaya akibat tarif impor serta menurunnya sentimen konsumen. Meski telah menaikkan harga sejumlah produk seperti deterjen Tide, pisau cukur Gillette, hingga pasta gigi, P&G tetap menghadapi tantangan dari sisi permintaan pasar.

P&G bahkan menurunkan proyeksi keuangannya tahun ini akibat tren konsumsi yang memburuk dan tambahan biaya antara USD1 miliar hingga USD1,5 miliar.

“Tarif pada dasarnya menciptakan inflasi,” ujar CEO P&G, Jon Moeller, pada April lalu. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan masih mempertimbangkan kenaikan harga lanjutan di tahun fiskal mendatang, yang dimulai pada Juli.

Baca Juga: Respons Gelombang PHK, Pemerintah Perpanjang Diskon Tarif JKK 50 Persen

Sebelum menaikkan harga, perusahaan juga berusaha mencari jalur efisiensi lain, seperti mengalihkan rantai pasok dan merombak formulasi produk untuk mengurangi beban tarif.

P&G menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional harus melakukan penyesuaian cepat di tengah gejolak ekonomi global. Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran atas nasib ribuan pekerja dan potensi dampak sosial dari gelombang PHK besar-besaran yang mulai melanda sektor nonmanufaktur.