Soal PHK 10.000 Karyawan Panasonic, Ini Kata Kemenperin

AKURAT.CO Menanggapi pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Holdings, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," jelas Febri dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Ia mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan sebelum pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6%. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.

"Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," terangnya.

Baca Juga: Segera Bikin Kebijakan Prorakyat Antisipasi Lonjakan PHK di Jakarta

Febri menambahkan, pemerintah juga berkepentingan untuk menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor.

"Dan menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah," imbuhnya

Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat.

"Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Baca Juga: Banyak Korban PHK Beralih Jadi Pelaku UMKM, Pemerintah Harus Beri Pendampingan

Sebagai langkah konkret, Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program, mulai dari insentif investasi, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

"Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional," tutup Febri.