Segera Bikin Kebijakan Prorakyat Antisipasi Lonjakan PHK di Jakarta

AKURAT.CO Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif di berbagai sektor industri menjadi masalah serius yang dihadapi Kota Jakarta.

Fenomena PHK massal tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan angka pengangguran serta memperburuk ketimpangan sosial.

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Nur Afni Sajim, menyatakan keprihatinannya atas lonjakan PHK yang terjadi.

Baca Juga: Banyak Korban PHK Beralih Jadi Pelaku UMKM, Pemerintah Harus Beri Pendampingan

Dia memastikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha yang ada di Jakarta.

"Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa hanya berdiam diri. Tindakan strategis dan terukur yang prorakyat sangat diperlukan," katanya, kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Fraksi Demokrat DPRD Jakarta mendesak pemprov untuk memperbanyak lapangan kerja yang relevan dengan perkembangan zaman. Seperti sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan serta program padat karya berbasis komunitas lokal.

Baca Juga: Pemerintah Finalisasi Satgas PHK Tekan Angka Pengangguran

Nur Afni menekankan perlunya program pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja yang terkena PHK. Agar mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif.

"Kolaborasi dengan pelaku usaha, akademisi dan komunitas kewirausahaan diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak positif," ujarnya.

Juga pentingnya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan yang menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar. Termasuk keterampilan digital, seperti content creator, desain animasi dan keahlian bersertifikat lainnya.

Baca Juga: Bersama Buruh, DPR Siapkan Langkah Konkret Hadapi Ancaman PHK

Tidak hanya itu, Fraksi Demokrat DPRD Jakarta juga mendesak pemprov untuk memberikan dukungan modal dan pembinaan kepada UMKM. Sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.

Job fair dan pelatihan kerja terintegrasi juga dianggap sebagai langkah penting untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan.

"Pelayanan konseling 24 jam juga penting untuk memberikan dukungan psikologis, terutama bagi generasi Z yang terdampak PHK," kata Nur Afni.

Baca Juga: Selamatkan Ekonomi Nasional, Pimpinan Buruh Dukung Prabowo Bentuk Satgas PHK

Menurutnya, krisis PHK ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

"Kami akan terus mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemprov agar benar-benar berpihak pada rakyat," tutup Nur Afni.