CITA: Kredit dan Belanja Pemerintah Mandek Bikin Daya Beli Masyarakat Melemah

Dirinya juga menyebut, banyak pelaku usaha memilih menahan ekspansi akibat tingginya ketidakpastian, yang berujung pada meningkatnya undisbursed loan atau kredit yang belum dicairkan hingga mencapai Rp2.372,11 triliun pada Agustus 2025.

 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan sikap hati-hati pelaku usaha, tetapi juga menjadi indikator lemahnya keyakinan terhadap prospek ekonomi jangka pendek. 

 

“Ini kemudian membuat para pelaku usaha untuk menahan diri, melakukan wait and see. Akibatnya, generasi muda seperti Gen Z kesulitan mencari pekerjaan, dan daya beli masyarakat melemah,” ujar Fairy Akbar saat di hubungi Akurat.co di Jakarta, Selasa (21/10/2025). 

 

Fairy menjelaskan, fenomena undisbursed loan yang mencapai triliunan rupiah mencerminkan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun likuiditas bank cukup longgar, dunia usaha masih enggan mengambil pinjaman baru.

 

 

“Kredit sudah disetujui, tapi tidak dicairkan. Itu menandakan pelaku usaha belum yakin terhadap kestabilan ekonomi dan arah kebijakan pemerintah ke depan,” katanya.

 

Kondisi ini, lanjutnya, menimbulkan efek berantai terhadap pasar tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Ketika sektor riil tidak berkembang, penciptaan lapangan kerja baru terhambat, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional ikut melemah.

 

Dalam konteks fiskal, Fairy Akbar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga risiko fiskal dan defisit APBN 2024 agar tetap di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menilai, pencapaian tersebut cukup baik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

 

“Untuk APBN 2024 yang merupakan masa peralihan, saya apresiasi karena pemerintah mampu menjaga risiko fiskal meski tantangannya besar. Defisit masih terkendali di bawah 3 persen, padahal penerimaan pajak per Oktober masih tumbuh negatif, minus 0,4 persen year on year, sementara belanja negara per November naik 15,29 persen,” ujar Fairy.

 

Dirinya menambahkan, menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan penerimaan dan lonjakan belanja negara bukan hal mudah. “Itu pekerjaan yang berat, dan sejauh ini bisa dikelola dengan cukup baik,” katanya.

 

Namun, Fairy menyoroti kinerja belanja pemerintah pada 2025 yang dinilai belum optimal. Berdasarkan data yang ia paparkan, realisasi belanja pemerintah pada periode September 2025 masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

 

“Belanja pemerintah yang rendah membuat kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi menurun. Saya mendukung Pak Purbaya (Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menegur kementerian yang serapan anggarannya rendah,” ujar Fairy.

 

Dirinya menekankan bahwa serapan anggaran yang lambat dapat menghambat efek stimulus fiskal terhadap perekonomian. Padahal, dalam situasi ketidakpastian global, belanja pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak utama.

 

Di sisi lain, Fairy menyoroti tren penerimaan pajak yang belum menunjukkan pemulihan kuat seperti tahun sebelumnya. Ia menyebut, penurunan kinerja penerimaan bisa menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi nasional.

 

“Dalam beberapa bulan terakhir, penerimaan pajak cenderung melemah. Ini mungkin menjadi indikator bahwa ekonomi kuartal III tahun ini juga akan mengalami perlambatan,” ujarnya.

 

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak pada akhir tahun. Ia menyarankan agar strategi intensifikasi pajak tetap memperhatikan daya tahan dunia usaha.

 

Fairy juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia pada 2025. Ia menyebut faktor eksternal seperti tarif resiprokal dan dinamika politik Amerika Serikat di bawah Donald Trump dapat menimbulkan guncangan baru.

 

“Trump masih bisa berulah tiba-tiba, dan itu akan berdampak pada perdagangan dunia. Kondisi ini menuntut pemerintah memperkuat buffer fiskal agar mampu meredam gejolak global,” ujarnya.

 

Menurutnya, risiko fiskal tahun depan harus dijaga ketat untuk mencegah terjadinya instabilitas makroekonomi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada penerimaan pajak semata dalam menjaga kestabilan APBN.

 

Fairy menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang mendukung, bukan menambah beban.

 

“Pemerintah perlu memberi ruang bagi swasta untuk bergerak dan mendorong ekonomi. Jangan dulu dipasung dengan pajak tambahan. Justru sekarang saatnya membantu mereka tumbuh,” tegasnya.

 

Fajru juga mengingatkan agar pemerintah memperbaiki iklim regulasi dan birokrasi, yang selama ini dianggap menjadi hambatan utama bagi investasi dan ekspansi bisnis. “Regulasi-regulasi yang tidak relevan perlu dihapus. Birokrasi juga harus lebih efisien,” katanya.

 

Menurut Fairy, kebijakan ekonomi tahun depan harus mengedepankan keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang hati-hati dan dukungan terhadap sektor riil. Pemerintah perlu menghindari langkah-langkah yang terlalu restriktif, terutama terhadap pelaku usaha yang sedang berjuang di tengah tekanan global.

 

“Jika fiskal terlalu ketat dan dunia usaha tidak diberi ruang, maka pertumbuhan bisa semakin melambat. Padahal, kita butuh momentum untuk memperkuat pemulihan ekonomi pasca tahun politik,” ujarnya.

 

Fairy menutup dengan seruan agar pemerintah tidak hanya fokus menjaga angka-angka makro, tetapi juga memastikan ekonomi tumbuh secara inklusif dan produktif. “Yang penting bukan hanya defisit di bawah tiga persen, tapi bagaimana APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tukasnya.